Pedagang pasar tengah berjualan. (Tvrijakartanews/John Abimanyu)
Jakarta, tvrijakartanews - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan komoponen atau volite volatile food mengalami penurunan harga (deflasi) sebesar 0,98 persen pada Juni 2024. Hal ini berkontribusi sebesar 0,16 persen terhadap tingkat deflasi secara bulanan.
"Deflasi Juni 2024 sebesar 0,08 persen didorong oleh deflasi komponen harga bergejolak yang mengalami deflasi 0,98 persen dan memberikan andil 0,16 persen," kata Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi di Jakarta, Senin (1/7/2024).
Imam mengatakan sejumlah komoditas utama penyumbang andil deflasi pada Juni 2024 seperti komoditas bawang merah dengan andil 0,09 persen, tomat 0,07 persen, daging ayam ras 0,05 persen, dan telur ayam ras 0,02 persen.
Sementara itu, Imam menambahkan terdapat komoditas yang memberikan andil inflasi, antara lain cabai rawit dan cabai merah dengan andil inflasi masing-masing 0,02 persen.
"Selanjutnya, emas dan perhiasan, kentang, ketimun, sigaret kretek mesin, tarif angkutan udara, ikan segar, dan kopi bubuk dengan andil masing-masing 0,01 persen," ujarnya.
Menurutnya, komponen inti mengalami inflasi 0,10 persen dengan andil 0,06 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan dan kopi bubuk.
Sedangkan komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,12 persen dengan andil 0,02 persen, dengan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah sigaret kretek mesin dan tarif angkutan udara.
Bila ditinjau berdasarkan sebaran inflasi bulanan berdasarkan wilayah, sebanyak 26 dari 38 provinsi Indonesia mengalami deflasi, sedangkan 12 lainnya mengalami inflasi.
Deflasi terdalam sebesar 1,11 persen terjadi di Papua Selatan. Kemudian, disusul oleh Bali 0,55 persen, Jawa Timur 0,37 persen, Sumatera Utara 0,33 persen, Kalimantan Selatan 0,32 persen, Sulawesi Selatan 0,26 persen, Nusa Tenggara Timur 0,23 persen, dan Kalimantan Timur 0,05 persen.
Sementara inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 2,11 persen. Lalu, Sulawesi Barat 0,81 persen, Kepulauan Riau 0,28 persen, dan DKI Jakarta 0,12 persen.
