Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopohukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, pemerintah akan menyiapkan sedikitnya skema empat lapis pencadangan data untuk mengantisipasi adanya serangan siber serupa ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Hadi menuturkan, pemerintah akan mencadangkan data-data menggunakan cold-site atau situs dingin yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau.

Nantinya, situs dingin ini juga akan ditingkatkan kemampuannya menjadi hot-site guna mencadangkan data khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis.

"Kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan masih ada backup, yaitu di DRC (data recovery center) atau hotsite yang ada di Batam dan bisa autogate interactive service," kata Hadi dalam jumpa pers di kantornya, Senin (1/7/202).

Kemudian, Hadi mengatakan, pemerintah juga bakal mewajibkan setiap kementerian/lembaga untuk mencadangkan data-data layanannya.

"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatory, tidak opsional lagi. Pemilik data center juga memiliki backup, sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup tersebut," ucap dia.

Selain itu, pemerintah juga bakal menyiapkan sistem pencadangan cloud. Hadi menjelaskan, data-data yang dicadangkan di sistem cloud bakal disesuaikan berdasarkan klasifikasi, sehingga data tersebut tak terpusat seluruhnya di PDN.

"Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan lain sebagainya itu akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh yang ada di data yang ada di PDN," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Hadi juga menargetkan bahwa layanan publik yang terdampak serangan siber atau peretasan server PDNS 2 akan kembali normal pada Juli 2024.

"Bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya, bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di pusat data nasional sementara seperti yang terjadi sebelumnya," imbuh dia.