Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk mengevaluasi keamanan server Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 imbas diretas ransomware Lockbit 3.0.

Menurut Wapres, evaluasi terhadap perbaikan industri siber ini termasuk peningkatan pendanaan dan perekrutan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi (TI).

"Itu memang harus, dan ini jadi komitmen pemerintah untuk terus melakukan (evaluasi) di mana kesalahannya, kekurangannya, itu akan terus dievaluasi karena masalah-masalah yang menyangkut pembiayaan sesuai dengan kemampuan negara, dan juga sumber daya yang ada, tentu yang terbaik yang akan terus diusahakan oleh pemerintah,” ungkap Wapres dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Di samping itu, Wapres menegaskan bahwa upaya penguatan perlindungan server juga merupakan hal prioritas yang akan dilakukan pemerintah, terlepas dari adanya ancaman peretasan atau tidak.

"Terlepas dari ada yang hacker katakan, dia akan begini (meretas kembali) kalau begini (tidak diperbaiki), saya kira terlepas daripada hal itu, ini menjadi komitmen pemerintah (untuk memperbaiki)," ucap dia.

Berkait dengan desakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian untuk mundur, Ma'ruf menegaskan bahwa hal yang menyangkut kedua pejabat tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

"Itu saya kira nanti Presiden yang akan melakukan evaluasi, penting, perlu apa tidaknya," imbuh dia.

Sebelumnya, PDN, yang dikelola Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas Ransomware LockBit 3.0 pada pada 20 Juni 2024. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data.

PDN yang berlokasi di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.

Kepala BSSN Hinsa Siburian sebelumnya mengkritik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku pengelola pusat data. BSSN yang dicecar sehubungan dengan back up data tampaknya melempar masalah tersebut ke Kominfo.

"Mohon maaf Pak Menteri (Budi Arie Setiadi) permasalahan utamanya adalah tata kelola dan tidak adanya back up data,” kata Hinsa.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan seharusnya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus ini, misalnya, data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya diback up ke PDN pusat.