Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian menginginkan pelantikan terhadap kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dilakukan secara serentak dengan pelantikan presiden terpilih.

Tito mengatakan, tujuannya adalah terjadinya keserentakan antara pelantikan presiden terpilih 2024 dengan pelantikan kepala daerah terpilih 2024. Sehingga menjadi satu kesamaan terkait 5 tahun masa jabatan.

"Memang dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10/2019 itu ada disebutkan tentang pelantikan serentak. Tujuannya adalah ada keserentakan ketika ada Presiden yg dilantik, kepala Daerah juga dilantik, sehingga ini satu paralel 5 tahun yang sama," kata Tito kepada wartawan di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/7/2024).

Tito menjelaskan, bahwa pelantikan kepala daerah serentak itu bagi yang tidak mengalami masalah pasca Pilkada yang akan diselenggarakan bulan November mendatang.

Karena dirinya beranggapan, pasti nanti setelah Pilkada selesai ada pihak yang menggugat terkait hasil perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Maka dari itu, dirinya mempunyai rancangan soal pelantikan kepala daerah secara serentak untuk pasangan calon (Paslon) kepala daerah yang tidak mengalami sengketa.

Bagi paslon yang mengalami sengketa, pelantikannya akan menyusul, itu juga jika hasil keputusan MK berpihak terhadap paslon yang bersengketa itu.

"Nah, kalau dilakukan serentak sekali saja, itu nanti akan membuat banyak yang tertunda. Karena nantikan ada sengketa. Pasti ada yang mengajukan ke MK,"

"Kita buat gelombang pertamanya adalah yang tidak ada sengketa. Ini belum final, tapi usulan dari Kemendagri nanti.

Ini kan harus dibicarakan dengan Komisi 2 DPR, kemudian dengan KPU, Bawaslu, DKPP. Usulan kami nanti adalah pilkada dilakukan secara bertahap," jelas Tito.