Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta TNI/Polri serta Kejaksaan tak merotasi pejabatnya di tingkat daerah selama tahapan penyelanggaraan Pilkada Serentak 2024.

Hal ini disampaikan Hadi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara pada Senin (30/7/2024).

Mulanya, Hadi menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah memberikan fasilitas serta dukungan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Terlebih, dana hibah penyelenggara Pilkada pun telah disalurkan.

Untuk itu, Hadi meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tak merotasi pejabatnya di tingkat daerah selama penyelanggaraan Pilkada. Tujuannya agar Pilkada yang sudah direncanakan dengan matang bisa berjalan dengan baik.

"Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan Pilkada Serentak selesai," kata Hadi dikutip dalam siaran virtual pada kanal YouTube Kemenko Polhukam, Selasa.

"Supaya apa yang direncanakan, termasuk anggaran yang sudah disiapkan, ini bisa di-manage dengan baik. Tapi, saya kira Panglima TNI dan Polri sudah merecanakan itu," sambung dia.

Selain itu, Hadi menekankan, TNI/Polri juga berkewajiban untuk memberikan keamanan selama proses tahapan Pilkada 2024. Dia pun tak lupa mengingatkan aparat penegak hukum agar tetap menjaga netralitas.

"Aparat keamanan TNI Polri, selain bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan, juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri," ucap dia.