Jakarta, tvrijakartanews - Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo tak ambil pusing dengan aksi beberapa kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kelompok yang bernama Pejuang PPP itu mendeklarasikan dukungan pada Kamis kemarin.

Mengetahui hal tersebut, Ganjar menanggapi santai dan menyebut perbedaan pilihan politik adalah hal biasa.

"Perbedaan pilihan dalam suatu partai atas dasar keinginan individu adalah hal yang wajar terjadi. Kalau individu boleh kita sebut oknum, itu bisa terjadi dari partai apapun karena ada juga (kader) dari partai lain mendukung saya," kata Ganjar, Jumat, 29 Desember 2023.

Menurut Ganjar, adanya kader yang membelot keputusan partai kemungkinan karena pimpinan partai tidak tegas dalam mengatur anggotanya, sehingga berpotensi menimbulkan split ticket voting atau perbedaan pilihan politik dalam tubuh internal partai. Sebelumnya, PPP telah memutuskan berkoalisi dengan PDIP dan Partai Hanura untuk mengusung Ganjar.

"Jadi, sebenarnya dalam konteks seperti ini, ketika antar partai kita tidak firm betul mengendalikan anggotanya, maka split ticket akan terjadi dan split ticket ini terjadi dengan model dukungan-dukungan seperti itu," kata Ganjar.

Ia mencontohkan terdapat kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang memberikan dukungan kepadanya, meskipun mendapat ancaman sanksi pemecatan. PAN sebelumnya telah memutuskan masuk Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto.

"Jadi, rupanya split ticket akan terjadi dengan pilihan yang tidak sesuai dengan anggota, oknum akan bisa melakukan itu," ucapnya.

Melihat fenomena split ticket itu, Ganjar berpendapat sudah menjadi tugas partai untuk mendisiplinkan kadernya agar dukungan partai kepada pasangan calon presiden tidak terpecah.

Sementara itu, Majelis Pertimbangan DPP Partai PPP)merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono untuk segera melakukan langkah-langkah penegakan displin partai terhadap kader yang tidak mengindahkan atau melawan dengan keputusan partai.

“Majelis Pertimbangan DPP PPP merekomendasikan kepada Plt. Ketua Umum DPP untuk segera melakukan langkah-langkah penegakan disiplin partai mulai dari peringatan hingga pemecatan keanggotaan terhadap kader-kader yang membangkang, melawan, dan tidak mengindahkan keputusan partai,” ujar Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Romy.

Romy mengungkapkan bahwa mereka yang tergabung sebagai ‘Pejuang PPP’ tidak pernah mendapatkan izin atau berkoordinasi dengan dirinya atau komponen DPP PPP lainnya terkait deklarasi tersebut. Untuk itu, ia merekomendasikan beberapa penegakan disiplin pada internal partainya.

“Jika yang bersangkutan adalah caleg, maka Majelis Pertimbangan DPP PPP merekomendasikan yang bersangkutan agar tidak dilantik meskipun terpilih dalam Pileg 2024,” ujar Romy .

Ia menegaskan kembali dukungan partainya kepada Ganjar-Mahfud dan menghimbau kader PPP tetap kompak. Menurut Romy, mereka yang mengalihkan dukungan tidak berhak mengatasnamakan DPP PPP dan segala atribusinya, baik logo, nama, maupun turunan lainnya.

(M Julnis Firmansyah)