Presiden Prabowo Terima Laporan Mendagri, Tekankan Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
NewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Merdeka, Jakarta, untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai pengendalian inflasi dan kondisi ekonomi di daerah. Dalam pertemuan itu, Tito memaparkan bahwa inflasi nasional tercatat tetap terkendali pada kisaran 2,86 persen (year-on-year) dan 2,1 persen (year-to-date). Foto Istimewa

Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Merdeka, Jakarta, untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai pengendalian inflasi dan kondisi ekonomi di daerah. Dalam pertemuan itu, Tito memaparkan bahwa inflasi nasional tercatat tetap terkendali pada kisaran 2,86 persen (year-on-year) dan 2,1 persen (year-to-date).

“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ujar Tito, Selasa (25/11/2025)

Ia menjelaskan bahwa harga beras yang sebelumnya menjadi perhatian utama kini menunjukkan pemulihan dan tidak lagi berada dalam kategori komoditas bermasalah. Menurutnya, mayoritas daerah mengalami penurunan harga pangan, sementara kenaikan hanya terjadi di sebagian kecil wilayah.

“Daerah-daerah yang mengalami penurunan (harga) makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah di-cover dengan baik oleh Menteri Pertanian Pak Amran, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Bulog bersama pemerintah daerah,” tuturnya.

Meski begitu, Tito mengingatkan bahwa kenaikan harga bawang merah, cabai, dan telur ayam ras tetap perlu diwaspadai karena berkaitan dengan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain inflasi, ia juga menyampaikan laporan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus dimonitor bersama Presiden.

“Yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah. Beliau tanya penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, ada smelter yang sempat terbakar, dan longsor yang menghambat produksi. Itu membuat ekonomi Papua Tengah, terutama Timika, terkontraksi minus 8 persen,” jelasnya.

Tito juga memaparkan capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah per 23 November 2025. Rata-rata pendapatan pemerintah daerah disebut telah mencapai 82–83 persen, sementara realisasi belanja baru berada pada kisaran 68 persen.

“Kita mendorong tentunya belanjanya di atas 75 persen, 80 persen,” ucapnya.

Selain itu, Mendagri turut menyampaikan sejumlah agenda lainnya, termasuk dukungan Kemendagri terhadap program pembangunan nasional dan percepatan pembangunan di Papua.

“Saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka, sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa secara serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan,” kata Tito menutup keterangannya.