Jakarta, tvrijakartanews – Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pilkada menjadi salah satu tantangan serius bagi demokrasi Indonesia. Menurut dia, ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat harus mengeluarkan dana cukup besar bahkan sebelum resmi mendaftar dalam kontestasi.

“Perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita lihat tahap-tahapnya, ada beberapa fase krusial yang membuat kandidat mau tidak mau mengeluarkan biaya besar,” kata Yusak dalam diskusi bertajuk "Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

Yusak menjelaskan, beban tersebut sudah muncul sejak proses kandidasi di internal partai politik. Kandidat perlu menyiapkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan dukungan partai, terutama jika harus membangun koalisi dengan sejumlah partai.

“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp300–Rp500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa,” ujarnya.

Dalam survei yang pernah dilakukan lembaganya, Yusak memaparkan bahwa metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat yang hadir secara langsung. Namun, waktu kampanye yang terbatas membuat kandidat sulit menjangkau seluruh pemilih. Kondisi ini, menurut dia, kerap memunculkan praktik-praktik yang tidak sehat dalam kompetisi politik.

“Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar,” kata dia.

Dalam diskusi yang sama, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wacana mengubah pilkada menjadi tidak langsung kerap dikaitkan dengan upaya efisiensi anggaran. Melalui mekanisme pemilihan melalui DPRD, menurut Iwan, sejumlah tahapan pilkada dapat dipangkas sehingga beban anggaran menjadi lebih ringan.

“Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD adalah memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” kata Iwan.

Ia menyebut, anggaran pilkada langsung memang besar karena melibatkan seluruh rakyat sebagai pemilih. Berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, dana yang disiapkan untuk pilkada mencapai puluhan triliun rupiah.

“Kalau kita lihat berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, ada sekitar Rp38,2 triliun yang dianggarkan untuk pilkada langsung,” ujarnya.

Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa jika pilkada kembali sepenuhnya diserahkan kepada DPRD, perlu ada perhatian serius agar demokrasi tetap berjalan secara transparan dan akuntabel. Menurut dia, pilkada langsung tetap menjadi pilihan yang sejalan dengan semangat reformasi, meskipun membutuhkan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, pengamat sosial Prof Musni Umar menilai politik uang dalam pilkada dapat berdampak pada tatanan sosial masyarakat. Menurutnya, praktik tersebut dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik dalam proses demokrasi.

“Dalam pemilu, rakyat memilih kalau kita kasih uang pada mereka. Jadi mau dia (pilkada) DPRD, tidak ada jaminan juga tidak ada politik uang. Tapi kalau pilkada langsung penduduk kita yang lebih rusak karena mereka masih miskin,” ujar Prof Musni.

Mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini pun menilai sistem pilkada tidak langsung dapat menjadi salah satu opsi yang relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks Indonesia saat ini. Ia menekankan pentingnya komitmen pemegang kekuasaan dalam memperbaiki sistem politik demi memperkuat kepercayaan publik.

“Kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, harus pemegang kekuasaan itu diselesaikan dari atas. Kita mencintai negeri ini, kalau kita bicara keras, bukan karena benci, tapi kita ingin negeri ini baik,” tegasnya