Jakarta, tvrijakartanews - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Ade Suherman, menyoroti banyaknya keluhan warga terkait sulitnya memperoleh kuota antrean program pangan bersubsidi di Jakarta.

Program pangan murah yang dikelola melalui BUMD pangan seperti Perumda Pasar Jaya menggunakan sistem distribusi berbasis antrean digital dan ditujukan bagi ratusan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Jakarta.

Namun di lapangan, warga mengaku kuota sering penuh hanya dalam hitungan menit sehingga tidak semua penerima manfaat bisa mengakses bantuan.

"Program ini sangat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan. Tapi kalau sistem antreannya sulit diakses dan kuotanya cepat habis, maka tujuan keadilan sosialnya tidak tercapai," kata Ade, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap mekanisme distribusi.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain evaluasi dan penambahan kuota sesuai kebutuhan riil tiap wilayah, penyempurnaan sistem antrean digital agar tidak bergantung pada kecepatan internet, penyediaan jalur offline bagi lansia dan warga yang tidak terbiasa teknologi, serta transparansi data penerima dan jadwal distribusi.

Menurutnya, subsidi pangan merupakan instrumen perlindungan sosial yang sangat penting, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah. Karena itu, sistem penyalurannya harus inklusif dan tidak menyulitkan masyarakat.

"Negara harus hadir mempermudah, bukan mempersulit. Kami akan terus mengawal agar program pangan subsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta," tutup Ade.