Jakarta, tvrijakartanews - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

“Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (pro-growth),” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditemui ditemui di Kantor LPS, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Perry mengatakan sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00 persen pada RDG Mei-Juli 2024.

“Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang pro-stability sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1perse pada 2024 dan 2025,” tuturnya.

Dikatakan Perry, fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menarik aliran masuk modal asing.

Menurutnya, BI juga terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

“Termasuk melalui struktur suku bunga di pasar uang Rupiah untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan meningkatkan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik, dan optimalisasi SRBI, SVBI, serta SUVBI,” tuturnya.

Dikatakan Perry, penguatan intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder. Penguatan strategi transaksi term-repo dan swap valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

“Selain itu, penguatan koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas DHE SDA,” imbuhnya.