Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertekad terus kebut belanja pada kuartal III dan kuartal IV-2024. Karena kuartal II-2024 pertumbuhan ekonomi melambat ke level 5,05 persen, dari pertumbuhan pada kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen.

"Untuk kuartal III dan kuartal IV tentu pemerintah melihat faktor apalagi yang bisa didorong, tapi salah satu yang bisa pemerintah dorong terkait belanja pemerintah." kata Airlangga ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomi, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Airlangga menambahkan pertumbuhan belanja pemerintah atau konsumsi pemerintah dalam struktur produk domestik bruto (PDB) per kuartal II-2024 memang hanya sebesar 1,42 persen.

"Sedangkan pada kuartal I-2024 pertumbuhannya mencapai 19.9 persen secara tahunan atau year on year (yoy)," tuturnya.

Menurutnya, cara mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini akan mengandalkan belanja pemerintah di tengah lemahnya aktivitas ekonomi secara global. Disamping itu, pemerintah akan juga meninjau beberapa paket kebijakan untuk pemberian insentif fiskal.

"Sehingga belanja pemerintah bisa digenjot pada kuartal III ini. Sedangkan fasilitas yang bisa diberikan seperti untuk sektor konstruksi juga tentu pemerintah akan perhatikan, kemudian sektor lain untuk mendorong UMKM," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan sejumlah belanja negara yang akan dilanjutkan pada semester II-2024. Di antaranya ialah tambahan belanja sosial (bansos) beras hingga subsidi pupuk.

Sri Mulyani mengatakan, untuk tambahan belanja bansos beras ini akan diiringi dengan pemberian bantuan daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober, dan Desember. Nilainya Rp11 triliun.

Awalnya, bansos beras 10 Kg mulai diberikan pada akhir 2023 hingga Maret 2024, lalu diperpanjang lagi hingga Juni 2024. Pemberian bansos beras ini didasari atas lonjakan harga beras yang terjadi secara global.

Secara total, belanja negara hingga akhir 2024 memang Sri Mulyani membengkak menjadi sebesar Rp3.412,2 triliun, atau 102,6 persen dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun. Sementara itu, pendapatan atau penerimaan negara tetap sesuai dengan target APBN 2024 sebesar Rp2.802,5 triliun.

Dengan kondisi itu, defisit APBN 2024 juga ia perkirakan akan membengkak menjadi Rp609,7 triliun, atau setara 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Mulanya, target defisit tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya Rp522,8 triliun atau setara 2,29 persen PDB.