Jakarta, tvrijakartanews - Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mengungkapkan hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi baik-baik saja. Hanya saja, ia menyatakan menolak secara tegas wacana presiden tiga periode karena melanggar konstitusi.

Wacana tiga periode ini sebelumnya mencuat pada tahun lalu dan menimbulkan gejolak penolakan dari berbagai pihak. Menurut Megawati, wacana tersebut juga bertentangan dengan nurani, moral, dan etika, sehingga membuatnya harus menyuarakan penolakan.

"Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong, enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis (tolak tiga periode)," kata Megawati dikutip Selasa (6/8/2024).

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu kemudian menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Jokowi. Ia kemudian mengingatkan kepada para kepala daerah itu untuk sadar bahwa negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama.

"Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka," kata Megawati.

Oleh karena itu, Megawati meminta para Pj kepala daerah untuk netral. Megawati mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.

"Saya kan tahu, kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya," kata Megawati.

Lalu dia mendengar banyak yang menyoroti soal relasi dirinya dengan presiden.

"Loh, enaknya loh dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Loh, saya tahu hukum, kok," kata Megawati.

"Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," tambah Megawati.

Megawati menyampaikan dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Megawati tidak ingin republik ini rusak.

"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," tandas Megawati.