Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya terbuka dengan partai politik diluar Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung untuk mengusung Ridwan Kamil maju pada Pilkada Jakarta.

Namun, ia menekankan, calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil di Jakarta, bakal ditentukan oleh pimpinan partai politik pengusung.

Hal itu disampaikan Doli dalam merespons keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar kadernya menjadi cawagub Jakarta jika bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Soal wakilnya siapa, nantikan seperti yang saya katakan tadi, akan dibicarakan di seluruh pimpinan partai politik yang sepakat mengusung Ridwan Kamil," ucap Doli saat konferensi pers di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Doli mengatakan, Golkar tak mempermasalahkan sosok yang bakal mendampingi Ridwan Kamil berasal dari KIM Plus atau di luar koalisi.

"Apakah terbatas semua partai politik yang tergabung dalam KIM saja, atau bersama dengan partai politik yang lain, termasuk teman-teman atau Bapak/Ibu di PKS. Dan siapa yang diputuskan jadi wakilnya, Golkar menerima dengan senang hati," ucap dia.

Di satu sisi, Doli menekankan pihaknya tidak memasang syarat apa pun soal sosok yang mendampingi Ridwan Kamil. Sebab, Golkar sudah menyerahkan kursi cawagubnya kepada partai lain lantaran KIM sudah setuju jika Ridwan Kamil bakal jadi cagub di Jakarta.

"Enggak ada (syarat khusus), kita sudah alhamdulillah punya kader yang bisa kita usung di Jakarta. Wakilnya terserah dari kesepakatan partai politik yang tergabung mengusung Ridwan Kamil," katanya.

Adapun, Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mendukung Ridwan Kamil (RK) maju pada Pilkada Jakarta.

Jubir PKS Muhammad Kholid mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengkaji opsi tersebut sambil membangun komunikasi politik dengan partai di KIM.

"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM, di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS," kata Kholid dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).

Kholid menuturkan, opsi ini bakal ditempuh lantaran Anies Baswedan telah melewati ambang batas waktu 40 hari yang diberikan PKS sejak AMAN (pasangan Anies-Sohibul Iman) dideklarasikan sebagai bacagub-cawagub Jakarta pada 25 Juni 2024.

Padahal, menurut Kholid, rentang waktu itu seharusnya cukup buat Anies untuk mencari dukungan parpol lain agar AMAN bisa berlayar di Jakarta.

"Namun karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada," ujarnya.

Kendati begitu, Kholid mengeklaim PKS masih memprioritaskan AMAN agar bisa berlayar di Jakarta. Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai ikut turun gunung mencari mitra koalisi agar AMAN bisa memenuhi syarat untuk maju Pilkada Jakarta.

Menurut Kholid, sebagai partai pemenang di Jakarta, DPP PKS sudah memutuskan bahwa kadernya harus ikut dalam kontestasi pilkada Jakarta, baik sebagai cagub atau cawagub.

"Kami terus berdoa agar semua ikhtiar dimudahkan. Prioritas kami saat ini adalah memastikan pasangan AMAN berlayar, dan kami sangat berharap Mas Anies sebagai kandidat bisa memenuhi kekurangan 4 kursi tersebut.

"PKS juga terus membangun komunikasi dengan Nasdem dan PKB, agar bisa memastikan pasangan AMAN berlayar," sambung dia.

Untuk itu, Kholid menegaskan PKS masih ada dua opsi yang tersedia pada Pilkada Jakarta. Opsi pertama adalah PKS memprioritaskan pasangan AMAN agar bisa berlayar, sementara opsi kedua membuka opsi lain jika pasangan AMAN tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi.

"Di kedua opsi di atas, PKS mensyaratkan agar kadernya harus ikut berlaga entah sebagai cagub atau cawagub. Insyaallah," ucapnya.