Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Foto Sekretariat Presiden
Jakarta, tvrijakartanews - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mendorong agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar pasca lengser pada 20 Oktober 2024. Hal ini menyusul langkah Airlangga Hartarto yang mundur dari kursi Ketua Umum sejak Sabtu malam (10/8/2024).
"Memang saya mendorong Pak Jokowi untuk bisa memimpin Partai Golkar karena Pak Jokowi itu bukan saja hanya lip service dia mengatakan, dia melaksanakan doktrin Partai Golkar, tapi secara kenyataan Jokowi melaksanakan doktrin Partai Golkar," kata Ridwan saat dihubungi, Senin (12/8/2024).
Ia mengklaim jajaran kabinet Presiden Jokowi di periode pertamanya menjabat merupakan hasil dari doktrin Partai Golkar. Selain itu, Jokowi juga menamai kabinetnya sebagai Kabinet Kerja yang merupakan falsafah dan kewajiban semua kader Golkar.
"Itu dijalankan oleh Pak Jokowi, jadi bukan hanya sekedar lip service dia jalankan," ucap Ridwan.
Selain itu, Ridwan menjelaskan pada zaman Orde Baru Golkar merupakan gabungan tiga kelompok, yakni Kelompok A dari kalangan ABRI, Kelompok B dari kalangan birokrat, dan Kelompok G yaitu golongan pengusaha, tani, nelayan, guru, dan pegawai. Ia menyebut Jokowi merupakan kader Golkar dari golongan pengusaha.
"Nah, Pak Jokowi ini sejak 1997 zaman Orde Baru dia golongan pengusaha, yaitu sebagai Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Solo Raya," kata Ridwan.
Meski begitu, ia mengakui Jokowi memang tak pernah secara formal duduk di kepengurusan Golkar. Di sisi lain, Ridwan menepis spekulasi mundurnya Airlangga karena desakan Istana.
"Enggak ada hubungannya (desakan Istana). Enggak ada kaitannya kalau dibilang bahwa mengundurkan diri karena diperintah Istana," kata Ridwan.
Ridwan mengatakan justru ada yang menyebut Airlangga mundur karena dalam rangka transisi di kabinet Presiden Jokowi menuju pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai Airlangga terlalu sibuk mengurusi kabinet, sehingga tidak bisa mengurus partai.
"Dari dulu Pak Airlangga ngurusin partai, ya biasa-biasa saja itu, ya tetap jalan perekonomian dan malah ini sekarang sudah berkurang ngurusin partai itu dibandingkan dari mulai tahun lalu sampai saat pemilu," ucap Ridwan.
Oleh karena itu, Ridwan mengatakan justru tidak tepat anggapan mundurnya Airlangga bila dikaitkan dengan Istana Negara. Ia mengatakan dirinya juga pernah meminta Airlangga mundur dari kabinet, agar fokus mengurusi Golkar.
"Saya sampaikan Pak Airlangga harus pilih salah satu jadi ketua umum atau jadi Menko, waktu itu saya menyarankan supaya Pak Airlangga mengundurkan diri malah Menko pada saat itu," tutur Ridwan.
Dalam kesempatan sama, Ridwan mengaku tak kaget dengan pengunduran diri Airlangga. Ia mengaku sejak dua tahun lalu, dirinya sering mengkritik Airlangga karena tidak menjalankan paradigma Golkar.
Ia menyebut ada lima paradigma Partai Golkar. Pertama, Golkar harus menjadi partai yang demokratis; kedua, partai yang terbuka; ketiga, harus menjadi partai yang modern dikelola manajemennya secara modern; keempat, harus mendengarkan aspirasi dari Bawah; serta menjadi partai yang mandiri.
"Ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh ketua umum saat itu," tukas Riwan.
Airlangga dinilai abai paradigma partai karena tidak menjalankan keputusan Munas 2019. Adapun keputusan Munas Golkar 2019 ialah menjadikan Airlangga sebagai calon presiden. Namun, Golkar justru mengusung Prabowo Subianto dan Gibran sebagai pasangan capres dan cawapres.
"Itu yang menjadi masalah saat itu, saya tidak mempermasalahkan Gibran sebagai calon, itu sah-sah saja, karena aspirasi juga cukup kuat dan elektabilitasnya tinggi,kan. Tapi proses konstitusionalnya harus dijalankan yaitu bikin Munas 2023," kata Ridwan.
Munas itu, kata dia, untuk mengubah pencalonan Airlangga kepada Gibran. "Tapi ini tidak dilaksanakan," kata Ridwan.
Sejauh ini, nama-nama pengganti Airlangga yang mulai bermunculan antara lain Waketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Soesatyo, Kahar Muzakir, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadia. Golkar bakal menggelar rapat pleno untuk menentukan Plt Ketum Golkar pada Selasa (13/8/2024).