Jakarta, tvrijakartanews - Istana Kepresidenan kembali membantah kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan kembali melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Isu ini kembali muncul lantaran pernyataan Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN) kemarin.

"Tidak ada rencana/tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Rabu (14/8/2024).

Meski begitu, Ari menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga, rencana kocok ulang komposisi menteri bisa terjadi kapanpun.

"Seperti yang telah disampaikan bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif Presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan," tegas Ari.

Sebelumnya, Jokowi tidak menampik isu yang berkembang di masyarakat soal rencananya melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dalam isu yang beredar, Jokowi bakal mendepak para menterinya yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem, serta menggantinya dengan politikus Partai Gerindra.

Menurut Jokowi, rencana reshuffle bisa dilakukannya selama diperlukan.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Saat ditanya apakah reshuffle kabinet bakal dilakukan dalam waktu dekat, Jokowi hanya tertawa. Ia tak menjawab dengan lugas mengenai hal itu, mengingat Jokowi akan lengser dari kursi Presiden pada Oktober 2024.

Berdasarkan isu yang beredar, Jokowi bakal melakukan reshuffle terhadap menteri dari PDIP dan Partai Nasdem. Untuk PDIP, Jokowi bakal mengganti Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan digantikan oleh politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.

Sementara untuk kursi Partai NasDem, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siri Nurbaya bakal diganti dengan Raja Juli Antoni yang kini merupakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Raja Juli adalah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI).