
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama Kiai Sepuh NU Kiai Sukron Ma'mun di Pondok Pesantren Daarul Rahman di Jalan M Kahfi II, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis (15/8/2024). (Foto: Chaerul Halim).
Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan, Muktamar ke-6 PKB hanya digelar di Bali pada 24-26 Agustus 2024, tanpa ada Muktamar tandingan.
Dia meminta Kapolri Jenderal Sigit Prabowo untuk membubarkan jika ada yang menggelar Muktamar PKB tandingan.
"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar," kata Cak Imin usai menemui Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) Sukron Ma'mun di Pondok Pesantren Daarul Rahman di Jalan M Kahfi II, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis (15/8/2024).
"Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik," pintanya.
Menurut dia, pihak yang menyelenggarakan Muktamar yang mengatasnamakan PKB adalah ilegal. Sebab, PKB merupakan partai yang sah berdasarkan Undang-Undang partai politik.
"Partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," imbuh dia.
Sebagai informasi, sejumlah kiai berkumpul di Tebuireng, Jombang. Mereka disebut mengusulkan sesuatu kepada PBNU untuk menggelar muktamar luar biasa (MLB) menjelang Muktamar ke-6 PKB di Bali.
"Ya ada suara dikit-dikit-lah (muktamar luar biasa). Tapi, sekali lagi, PBNU tidak dalam posisi itu. PBNU paling-paling nanti cuma menyatakan kalau PKB sudah melenceng, nanti tinggal bagaimana tanggapan internal PKB," kata Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Selasa (13/8/2024).
Kendati begitu, Gus Yahya menyatakan, PBNU tidak ingin menentukan Muktamar PKB termasuk menggelar Muktamar Luar Biasa PKB.
Menurut dia, PBNU hanya akan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan PKB. Dia lantas menganologikan PBNU sebagai orang tua yang fungsinya mengingatkan anak jika sudah melenceng.
"Ya kalau muktamar luar biasa, itu urusan PKB sendiri, bukan urusan PBNU. Kami hanya mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai dan warga NU yang jadi konstituen PKB kepada PKB," ucap Gus Yahya.
"Kalau mereka (PKB) menolak, ya tanggung sendiri risiko politiknya. Ini kan mekanisme normal saja kayak begitu," tambah dia.