Presiden Joko Widodo saat berpidato pada pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat (16/8/2024). (Foto: TV Parlemen).
Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, rancangan belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun pada 2025.
Rancangan belanja negara ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan alokasi dana untuk daerah sebesar Rp 919,9 triliun.
"Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun," kata Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Jokowi menjelaskan, rancangan belanja negara itu bakal dipergunakan dalam berbagai keperluan. Pertama, dialokasikan untuk sektor pendidikan beserta turunannnya, dengan dana sebesar Rp 722,6 triliun.
"Untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata Jokowi.
Kedua, anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun, untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Ketiga, anggaran kesehatan yang direncanakan bakal dialokasikan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara. Menurut Jokowi, anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Keempat, anggaran ketahanan pangan yang direncanakan sebesar Rp124,4 triliun. Nantinya, akan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
"Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," jelas Jokowi.
Sementara itu, lanjut Jokowi, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun Rupiah, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, dan mengurangi kesenjangan antardaerah serta memperkokoh kerjasama antar-daerah.
"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," imbuh dia.
