Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Steering Committee Munas XI Partai Golkar, Adies Kadir merespons soal isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina. Ia menyebut Ketua Umum terpilih akan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi Ketua Dewan Pembina nantinya.

Saat ini, calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar adalah Bahlil Lahadalia.

"Iya-iya wewenang ketum terpilih," ujar Adies kepada wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Adies menjelaskan bahwa Ketua Umum terpilih nantinya juga memiliki wewenang untuk menentukan struktur Partai Golkar yang baru. Termasuk menentukan nama-nama yang akan masuk dalam struktur Dewan Pembina.

"Jadi ketua umum tentunya akan menentukan siapa yang akan menjadi dewan pembina siapa yang menjadi dewan kehormatan siapa yang menjadi dewan etik mungkin juga ketua harian dan sekretaris," jelasnya.

Sebelumnya, Politisi Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin mengaku mendengar ada permintaan para kader di daerah agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Ngabalin menyebut permintaan itu bersamaan dengan penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2024-2029.

"Di forum ini juga sekarang, aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di Forum Munas ini adalah meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029," kata Ngabalin.

Di sisi lain, Ngabalin belum bisa memastikan hal tersebut. Namun, Golkar yang juga sebagai partai terbuka tetap menerima segala bentuk aspirasi, termasuk permintaan Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar.

"Karena Golkar itu adalah partai terbuka, partai modern, maka aspirasi apapun yang berkembang dimusyawarahkan," tutur dia.