Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri meminta agar masyarakat diberikan hak seluasnya untuk memilih di Pilkada Serentak 2024, tanpa penguasa memberi tembok pembatas. Menurut dia, rakyat harus memilih dengan sukacita seperti saat pemilu langsung pertama kali diadakan tahun 2004.

"Saya ini penanggung jawab pemilu langsung dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil baik? Karena saya sebagai Presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya, tetapi netral," kata Megawati di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Presiden Kelima RI itu mengatakan dirinya mencermati fenomena yang berkembang, bahwa pilkada dijadikan momentum 'unjuk kekuasaan'. Sebagai Presiden RI yang mengeluarkan aturan pertama soal pemilihan langsung, Megawati mengatakan dirinya punya pengalaman banyak menyangkut praktik memberikan hak seluasnya kepada rakyat untuk memiilih.

Lebih lanjut, Megawati bercerita pada Pemilu 2004, dirinya sebisa mungkin tak mencampuri kontestasi tersebut. Walaupun, dirinya kalah dalam pemilu tersebut.

"Saya ingat waktu itu, MK, ketuanya Pak Jimly nanya ke saya. Apakah mau gugat (hasil pemilu langsung) apa tidak? (saya jawab) Tidak lah. Kalau gugatan, mau berapa lama lagi? Karena bagi saya, yang penting rakyat sudah terpenuhi mendapatkan haknya memilih. Tidak seperti jaman sebelumnya (pilpres dengan sistem) perwakilan (di MPR)," tambahnya.

Menurut Megawati, hingga saat ini belum ada rakyat yang ingin mengubah sistem pemilihan langsung itu. Oleh karena itu, ia berharap jangan sampai hak rakyat tersebut berusaha dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan.

"Nah, sekarang, apakah rakyat mau dibodohi lagi? Rakyat tidak bodoh loh. Dia punya hati nurani. Dia tahu yang sebenarnya," kata Megawati.

"Biarlah rakyat memilih dengan sukacita," tegasnya lagi.

Pernyataan tersebut disampaikannya karena melihat berbagai pembatasan dilakukan dengan menghambat calon tertentu dan mencoba mempersempit ruang demokrasi. Kontestasi yang demokratis dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan, karena dukungan terhadap calon tertentu.

"Bayangkan. Sekarang gile. Mbok udah lah. Udah mau selesai (kekuasaannya), ya selesai saja," kata Megawati yang diikuti riuh tepuk tangan.

Menurut Megawati, fenomena membatasi pilihan di pilkada ini nampak jelas di Jakarta, Banten, Jawa tengah, Jawa Timur, Sumatera utara, dan tempat lain. Adapun buntut dari hal tersebut, masyarakat menggelar demonstrasi besar di beberapa daerah.

"Hari ini saya mendapat laporan begitu banyak pergerakan seluruh elemen masyarakat, termasuk civil society dan mahasiswa. Semua tergerak nuraninya untuk menyelamatkan demokrasi. Indonesia kini menghadapi persoalan yang begitu serius, darurat konstitusi," ujar Megawati.

Lebih jauh, Megawati mengatakan dirinya sungguh mengapresiasi keberanian para hakim MK di dalam mengambil keputusan menurunkan batas pencalonan pilkada. Baginya, di tengah kegelapan demokrasi, kini menampakkan cahaya kebenaran yang membangkitkan jiwa-jiwa merdeka untuk berani bersuara.

"Atas keyakinan tersebut, meskipun saat ini muncul berbagai upaya untuk mengeliminasi keputusan MK, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, saya menegaskan untuk taat sepenuhnya pada keputusan MK," pungkas Megawati.