Bogor, tvrijakartanews - Puluhan Mahasiswa HMI MPO dan pedagang PKL Puncak yang mayoritas emak emak, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat 6 September 2024.

Dengan membawa berbagai atribut berupa bendera, serta spanduk bertulis kritikan, mereka menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

Kemudian perwakilan masa aksi melakukan orasi diatas mobil komando dengan menggunakan pengeras suara, dan tak berselang lama mereka turut membakar ban didepan area Pemkab Bogor.

Situasi sempat memanas saat massa aksi mendorong pagar pembatas dan juga merangsek masuk kedalam area Pemkab Bogor yang dijaga oleh puluhan aparat gabungan.

Ketua HMI MPO Cabang Kabupaten Bogor Al Aziz Jaya Wiguna mengatakan bahwa, pihaknya mengelar aksi demontrasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Pj Bupati Bogor yang dinilai menimbulkan pro kontra di masyarakat.

“Semenjak ditetapkannya Asmawa Tosepu sebagai Pj.Bupati di Kabupaten Bogor oleh Kementerian Dalam Negeri tentunya menuai banyak pro dan kontra yang dihadapkan pada masyarakat Kabupaten Bogor,” katanya kepada wartawa di lokasi.

Menurutnya, dalam kurun waktu sembilan bulan Asmawa Tosepu menjabat sebagai orang nomor satu di tanah bumi tegar beriman tidak lantas menghasilkan prestasi gemilang.

Namun disinyalir hanya menghasilkan kegaduhan dan kekacauan, sehingga menyebabkan perselisihan ditengah masyarakat Kabupaten Bogor.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kuasa Hukum Pedagang Warpat, Deni Firmansyah mengungkapkan bahwa, pihaknya meminta keadilan kepada Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu atas tindakan yang telah melakukan penggusuran tebang pilih para PKL di kawasan Puncak.

"Pertama, kita mengapresiasi para rekan mahasiswa HMI MPO ternyata mereka disini satu hati, dan akan mengupayakan aspirasinya terutama, meminta keadilan kepada Pj Bupati Bogor untuk tidak tebang pilih terkait perizinan di kawasan puncak,” ungkap Deni Firmansyah. 

Lebih lanjut ia menjelaskan, para PKL di kawasan Puncak sejatinya telah menguruskan perizinan kepada Pemerintah hingga saat dibongkar oleh aparat, berbanding terbalik dengan Asep Stroberi yang masih berdiri kokoh di kawasan Puncak.

“Bukan hanya Asep Stroberi saja yang mendapat izin tetapi para pedagang pun mendapatkan izin itu pun harus, karena kami dari 26 Juni kita sudah melakukan proses perizinan tetapi sampai sekarang izin kita tidak mendapat respon," jelasnya.