Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Meneko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Aliansi Keuangan Campuran Global atau Global Blended Finance Alliance (GBFA) mampu mengatasi dampak perubahan iklim. Namun hal ini membutuhkan investasi keuangan yang besar, mekanisme pendanaan yang inovatif, dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan.

"Saya sungguh-sungguh yakin bahwa Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang digagas Pemerintah Indonesia bersama delapan calon anggota pendiri berperan sebagai alat strategis untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dalam aksi iklim dan mencapai target SDGs," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/9/2024).

Luhut mengatakan GBFA bisa menjawab kebutuhan nyata untuk bergerak maju dalam implementasi transisi energi, aksi iklim, dan mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Optimisme itu selaras dengan deklarasi Kerangka Kerja Keuangan Iklim Global untuk memobilisasi keuangan iklim bagi negara-negara berkembang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP28 Dubai tahun lalu," ujarnya.

Menurut Luhut, sistem keuangan campuran atau Blended Finance disetujui untuk membuka modal swasta guna meningkatkan tindakan iklim.

"Komitmen ini sejalan dengan inisiatif GBFA dan kami akan membawanya di COP 29 Baku untuk pengembangan lebih lanjut proyek-proyek konkret dan menarik anggota potensial baru," tuturnya.

GBFA hadir dengan visinya untuk menjadi Organisasi Internasional guna membantu negara-negara berkembang untuk mengembangkan Platform Negara yang di dalamnya ada proyek-proyek pembangunan terkait SDGs dan aksi iklim yang disusun sehingga dapat dibiayai oleh calon investor.

Menko Luhut menambahkan bahwa GBFA juga akan mendukung South-South Collaboration untuk mencapai SDGs dan transisi iklim. 1-3 September lalu, Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-3 yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, dan menjajaki kerja sama di bidang ketahanan pangan, perdagangan, investasi, dan energi.

"Kolaborasi dengan knowledge partner yang strategis sangatlah penting akan mendukung dengan merancang program GBFA, membantu mobilisasi dana, dan memajukan kegiatan serta misinya," pungkasnya.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan peran mitra pengetahuan, Menko Luhut juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti dan President of United in Diversity, Tantowi Yahya untuk menandai kemitraan pengetahuan pertama GBFA.

Selain itu, pada tanggal 26 September 2024 mendatang akan diadakan juga penandatanganan MoU dengan mitra pengetahuan lainnya seperti OECD, TBI, Systemiq , UNDP, dan WRI di New York selama UN General Assembly (UNGA).