Jakarta, tvrijakartanews - Bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung menjelaskan dirinya belum secara resmi mundur dari kursi Sekretaris Kabinet, meski sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pramono baru akan secara resmi mundur setelah penetapan calon dari KPU pada 22 September 2024.

"Jadi saya sudah menyampaikan, sudah mengajukan diri sejak beberapa waktu yang lalu. Dan saya menyampaikan kepada bapak presiden, lisan maupun surat. Intinya sampai dengan Selasa, 22 September setelah penetapan," ujar Pramono kepada wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (9/9/2024).

Ia mengungkapkan alasan tak bisa langsung mundur dari jabatan Seskab karena masih harus mengurus beberapa hal. Misalnya, kata dia, sidang kabinet paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Kenapa saya tidak bisa langsung mundur? Karena memang Setneg, Setkab itu melengkapi Presiden. Bahkan, besok hari Kamis pun saya harus mempersiapkan sidang kabinet paripurna terakhir di IKN," ujar Pramono.

Di sisi lain, Pramono menegaskan bakal fokus sosialisasi sebagai calon gubernur setelah penetapan tanggal 22 September 2024 mendatang.

"Sehingga demikian mudah-mudahan tanggal 22 saya bisa dan setelah penetapan bisa penuh untuk melakukan tugas sosialisasi sebagai calon gubernur," ujar dia.

Pramono menyerahkan pengganti dirinya menduduki jabatan Sekretaris Kabinet kepada Presiden Jokowi. Karena, kata dia, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Ya ini merupakan hak prerogatif presiden. Tentunya presiden bisa mengangkat siapa saja karena waktu tinggal sebentar enggak lebih dari satu bulan kan. Dari 22 September ke 20 Oktober, karena ini hak prerogatif presiden saya sepenuhnya menyerahkan kepada presiden," tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi angkat bicara soal mundurnya Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung dari kabinet pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Tri Rismaharini alias Risma mundur karena maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur (Jatim). Sedangkan, Pramono mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Hasan Nasbi mengatakan jabatan para menteri yang mundur bisa diisi oleh pelaksana tugas maupun pejabat definitif yang ditunjuk langsung Jokowi.

"Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejabat definitif," kata Hasan Nasbi dalam keterangannya kepada wartawan.

Saat disinggung mengenai ada tidaknya reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi dalam waktu dekat, Hasan Nasbi enggan berkomentar. Dia menyebut urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi. "Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," jelasnya.