Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Bidang Perekonomian) mengklaim dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menaikkan peringkat pencapaian SDGs, yakni ke posisi 75 di tahun 2023.

"Dari posisi 102 di tahun 2019. Sebanyak 76 persen indikator SDGs di Indonesia telah tercapai," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Airlangga menambahkan pemerintah terus berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan ramah lingkungan melalui tiga mesin ekonomi. Pertama, melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan menggiatkan sektor-sektor yang saat ini telah berjalan baik.

"Salah satunya melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas kerja sama ekonomi internasional, melanjutkan reformasi struktural, dan meningkatkan kapasitas SDM," ujarnya.

Menurut Airlangga, kedua, melalui pengembangan mesin ekonomi baru. Pemerintah mengembangkan peluang di berbagai sektor baru seperti hilirisasi industri, akselerasi digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi.

"Ketiga, dalam penguatan mesin ekonomi Pancasila dengan memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat rentan melalui PKH dan Kartu Sembako, makanan bergizi gratis, SD Inpres, KUR, hingga program cash for work," tuturnya.

Lebih Lanjut, Airlangga menjelaskan dalam Pilar Pembangunan Sosial, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk salah satunya bantuan langsung tunai. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli setiap kelas pendapatan, termasuk juga kelas menengah.

"Kemudian, Pemerintah juga terus memperkuat UMKM dan meningkatkan kewirausahaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)," ucapnya.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan, melalui Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.

Melalui kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Airlangga yang telah membuktikan peran pentingnya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Capaian-capaian yang baik ini perlu terus kita tingkatkan. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, salah satunya berupa SDG Bond untuk pembiayaan proyek-proyek strategis yang meningkatkan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan akses telekomunikasi," tambahnya.

Dia berharap agar pertemuan tersebut dapat menghasilkan pemikiran dan masukan yang positif guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Saya optimis Indonesia dapat mencapai target SDGs 2030 dengan dukungan sinergi berbagai pihak, termasuk Universitas Airlangga," pungkasnya.