Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Tangkap layar laman resmi Kemenko Bidang Perekonomian)
Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sebanyak 480 pemerintah daerah (pemda) telah menerapkan elektronifikasi transaksi digital secara menyeluruh dalam sistemnya. Hal ini seperti tertuang dalam hasil asesmen Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) per semester I 2024 yang sebesar 87,9 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian itu melebihi target Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 85 persen.
"Yang pertama adalah penting untuk perkembangan implementasi kebijakan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tadi sudah disampaikan, sekarang sudah 87,9 persen atau 480 pemda, dan tentunya ini yang harus ditingkatkan kembali," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/9/2024).
Airlangga menambahkan dari laporan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024. Berdasarkan indeks, sebanyak 480 pemda sudah berada dalam level digital, sementara 49 pemda di level maju serta 16 pemda masih dalam level berkembang.
"Untuk tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 100 persen pemda mampu mencapai target level digital," ujarnya.
Menurtnya, peningkatan IETPD sejalan dengan kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perkembangan jumlah pemda digital secara nasional terhadap kenaikan PDRD tercatat sebesar 7,91 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
"Pemda wilayah Jawa-Bali masih menjadi Pemda dengan presentasi tertinggi, yakni 100 persen, disusul dengan Sumatera (94 persen) dan Sulawesi (91 persen)," tuturnya.
Dikatakan Airlangga, selanjutnya peningkatan kinerja TP2DD tercermin dari adanya peningkatan partisipasi dan peningkatan skor rata-rata Champonships TP2DD.
Airlangga merinci, jumlah Pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun 2024 telah meningkat 93,7 persen menjadi 512 Pemda. Peningkatan signifikan hampir terjadi di semua wilayah kecuali wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua (Nusampapua) yang hanya sebesar 27,1 persen.
"Kinerja TP2DD dan inovasi dibandingkan tahun lalu, Pemda yang berpartisipasi ini meningkat dari 90,2 persen (2022) menjadi 93,7 persen (2023). Jadi sudah 512 Pemda. Kemudian juga peningkatan skornya juga relatif lebih tinggi," pungkasnya.
