Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong mengimbau para pegiat media sosial (Medsos) tak menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait Pilkada Jakarta.

Dia mengajak, para pegiat medsos itu untuk bijak dalam menyampaikan informasi demi terciptanya kampanye damai.

"Kita juga menghimbau kepada seluruh pengguna sosial media. Marilah kita bijak karena kita bersama-sama ini sudah berkomitmen untuk menciptakan kampanye dan sampai nanti pemilu yang damai," kata Cak Lontong usai menghadiri acara deklarasi damai berintegritas bersama Bawaslu DKI di Gedung Auditorium TVRI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Dia tak menampik derasnya arus informasi di media sosial karena cukup luar biasa. Oleh karenanya, Cak Lontong meminta agar masyarakat di luar pendukung Pramono-Rano Karno untuk bijak menyampaikan informasi.

"Jadi mohon ini juga dibantu oleh semuanya, terutama di luar pendukung kami yang tentunya tidak bisa kami kontrol ya. Kita mengharapkan masyarakatnya juga dewasa dalam menggunakan sosial media untuk kebahagiaan warga Jakarta," imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Cak Lontong memastikan bahwa pendukung paslon nomor urut 3 tak akan menyebarkan berita bohong demi memenangkan Pramono-Rano Karno.

"Saya kira apa yang sudah kita bacakan tadi sebagai komitmen bersama tidak melakukan politik sara, politik uang, politik identitas dan juga termasuk penyebaran berita hoaks itu, saya kira insya Allah dari tim-tim kami harusnya tidak ada," ucap dia.

Adapun, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil- Suswono, pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno telah mendeklarasikan kampanye damai dan berintegritas pada Pilkada Jakarta.

Berikut isi dari deklarasi kampanye damai berintegritas:

1. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.

2. Menyukseskan pemilihan yang bermartabat berintegritas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

3. Menolak segala bentuk penyebaran hoax, ujaran kebencian politisasi Sara dan politik uang.

4. Mendukung penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan.

5. Tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.