Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyerahkan pakta integritas penyelesaian polemik warga Kampung Bayam kepada Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Furqon di Jalan Tongkol, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (26/9/2024). (Tim Media Pemenangan Pramono-Rano Karno).
Jakarta, tvrijakartanews - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku tak ambil pusing tentang penandatangan pakta integritas bersama pasangannya, Rano Karno untuk menyelesaikan persoalan Kampung Bayam dianggap sebagai kontrak politik.
Dia pun mempersilakan publik untuk menafsirkan sendiri tentang penandatangan pakta integritas tersebut.
"Namanya juga pakta integritas. Dan pakta integritas, ya pakta integritas. Mau ditafsirkan (kontrak politik atau) apa aja ya, monggo-monggo aja," ucap Pramono usai berdialog dengan eks warga Kampung Bayam di hunian sementara mereka, Jalan Tongkol, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (26/9/2024).
Dia menegaskan, kesepakatan ini juga bukan untuk memaksa eks warga Kampung Bayam memilih Pramono-Rano di Pilkada Jakarta. Namun, hal ini diklaimnya semata-mata demi menyelesaikan persoalan kemanusiaan.
"Kalau itu terserah, saya juga enggak mau (memaksa). Ini kan persoalan kemanusiaan, bagi saya persoalan kemanusiaan itu lebih di atas segalanya. Bukan urusan untuk dipilih atau tidak terpilih," ucap dia.
Sebelumnya, Pramono menyerahkan pakta integritas yang telah ditandatangani bersama pasangannya, Rano Karno alias Bang Doel, untuk menyelesaikan permasalahan warga Kampung Bayam.
Berkas pakta integritas itu pun diterima perwakilan eks warga Kampung Bayam, yakni Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Furqon (46).
"Ini sebagai bukti bahwa kami, saya dan Bang Doel, betul-betul berkomitmen menyelesaikan permasalahan Kampung Bayam, maka dengan resmi ini saya serahkan ke Pak Furqon, mewakili Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian," ucap Pramono.
Menurut dia, polemik Kampung Bayam seharusnya memang sudah menjadi tanggung jawab gubernur Jakarta. Maka dari itu, Pramono mengaku siap menyelesaikan permasalahan bila terpilih menjadi gubernur Jakarta.
Dia menambahkan bahwa permasalahan Kampung Bayam bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama antara warga, Wali Kota dan Jak Pro.
"Kalau saya diberikan amanah untuk itu, yang saya lakukan pertama adalah mengundang Jakpro, mengundang wali kota, mengundang warga untuk duduk bersama mencari titik temu penyelesaian ini. Bahkan, kalau diperlukan melibatkan lembaga independen seperti LBH atau apapun," ucap Pramono.