Jakarta, tvrijakartanews - Bank Indonesia (BI) Bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan antarwaktu, memperkuat distribusi pangan melalui GErakan Nasional Pengendaldian Inflasi Pangan (GNPIP).

Hal tersebut diupayakan melalui berbagai program pengendalian inflasi antara lain peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra Sulampua dan antarwilayah.

"Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan kementerian dan lembaga perlu terus diperkuat diantaranya untuk mendorong Kerja sama Antar Daerah dan perluasan Mini Distribution Center atau kios pengendali inflasi," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Destry menambahkan program unggulan pengendalian inflasi tersebut juga termasuk perluasan program Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah.

"Inflasi di Sulampua masih tetap terjaga," ujarnya.

Menurut Destry, sebagai wilayah terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan, biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah nonsentra produksi.

Sebagian daerah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua.

"Kondisi tersebut memengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua," tuturnya.

Selain itu, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana (sarpras) penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga.

Menurut Destry, ​​​upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, namun juga saat harga menurun, di mana program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong.