Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR akan merampungkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dan 13 komisi di DPR periode 2024-2029 pada siang hari ini, Jumat (11/10/2024) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Dasco, pimpinan DPR akan melakukan rapat finalisasi pembentukan 13 komisi DPR tersebut pada Pukul 14.00 WIB.

"Jadi kita akan finalisasi nanti jam 14. Jadi nanti jam 14 kita akan finalisasi di DPR untuk kemudian dibawa ke Rapim (rapat pimpinan) dan Bamus (badan musyawarah) pada hari Senin," ujar Dasco di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Setalah itu, kata Dasco, 13 komisi yang sudah dibentuk akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada Selasa, 15 Oktober 2024 mendatang. Dasco mengakui pihaknya melakukan rapat secara maraton agar komisi-komisi di DPR 2024-2029 segera bekerja.

"Insyaallah Selasa kita akan paripurnakan. Dan Selasa itu juga kita akan secara marathon melantik pimpinan-pimpinan AKD agar hari Rabu dan seterusnya sudah bisa mulai bekerja efektif," ungkap Dasco.

Dasco menegaskan juga bahwa jumlah 13 komisi DPR yang sudah beredar di publik, tekan menyesuaikan dengan kementerian dan badan di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meskipun, kata dia, masih terbuka ada perubahan tergantung jumlah kementerian dan badan pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Komisi yang ada itu akan menyesuaikan dengan kementerian yang akan menjadi mitra. Nah sehingga hari ini kita masih koordinasi untuk finalisasi dengan juga calon pemerintahan yang baru. Sehingga nanti diharapkan Senin pada saat Rapim dan Bamus itu sudah mendekati fix, dan apabila kemudian masih ada 1, 2 atau 3 yang terkoreksi dalam Rapim dan Bamus, itu nanti akan disampaikan bahwa itu akan menyusul kemudian," pungkas Dasco.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 13 komisi di DPR dengan mitranya masing-masing dengan jumlah 7 hingga 13 mitra satu komisi. Hal ini berarti ada penambahan 2 komisi dari DPR periode sebelumnya, dengan jumlah 11 komisi.

Kementerian baru yang menjadi mitra dari komisi DPR tersebut adalah Kementerian Kehutanan; Kementerian Perumahan Rakyat; Kementerian Transmigrasi; Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf; Kementerian UMKM; Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga; Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI; Kementerian Pendidikan Tinggi; Kementerian Kebudayaan; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara kemenko ditambah satu, yakni kemenko bidang kemasyarakatan.