Kun Wardana Siap Tingkatkan Kesejahteraan Stakeholder Kelurahan
Cerdas MemilihNewsHot
Redaktur: Crypto Hermawan

Kun Wardana Siap Tingkatkan Kesejahteraan Stakeholder Kelurahan. Foto : Achmad Basofi

Jakarta, tvrijakartanews - Dalam sebuah diskusi mengenai stakeholder atau lembaga yang membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat kelurahan, Cawagub Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana Abiyoto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka jika terpilih sebagai Wakil Gubernur Jakarta.

Menurutnya, para stakeholder kelurahan seperti Dasawisma, PKK, Posyandu, dan Jumantik bekerja sudah dengan serius, namun kompensasi atau penghasilan yang mereka terima masih dianggap kurang.

"Mereka kan juga melakukan itu dengan penuh keseriusan ya. Cuma penghasilan atau pendapatan yang dihasilkan atau kompensasi dari itu, tadi menurut mereka kurang ya," kata Kun usai acara dialog dengan warga di Petojo Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Kun mengatakan, akan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka, dengan perhitungan yang matang untuk meningkatkan pendapatan bagi mereka, jika dirinya terpilih sebagai wakil gubernur Jakarta.

"Maka dari itu kita akan perhatikan mereka. Saya sudah melakukan perhitungan, kita akan berikan kesejahteraan yang lebih, bila nanti kami jadi. Seperti itu," terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa perhatian ini tidak hanya akan diberikan kepada satu lembaga seperti misalnya Dasawisma, akan tetapi juga Posyandu dan berbagai komponen lain seperti PKK dan Jumantik.

"Bukan hanya Dawis ya, tetapi juga Posyandu, tadi juga kan mereka menyampaikan hal yang sama. Kemudian teman-teman PKK, Jumantik ya," kata Kun.

Kun mengatakan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan setiap yang bekerja di lingkup pemerintahan daerah mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Menurut Kun, jika mereka tidak sejahtera, otomatis produktivitas kerja mereka juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, penting baginya untuk memberikan kompensasi yang sesuai.

"Semua komponen aparatur negara kita akan evaluasi dan kita akan perhatikan kesejahteraan mereka. Karena kalau mereka tidak sejahtera, otomatis juga mereka bekerja tidak produktif ya," jelas Kun.

"Jadi itu, jadi ada kelayakan di dalam memberikan kompensasi kepada mereka," tambahnya.