Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany atau yang akrab disapa Gus Najmi, menegaskan bahwa PKB memiliki peran penting dalam perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Ia mengapresiasi partainya yang dinilai menjadi salah satu motor politik yang membawa harapan publik sejak 2014.

“Kala itu, PKB menjadi bagian dari yang mengusung Pak Jokowi,” ujar Gus Najmi dalam acara Talks PKB Insight Hub, Transisi Pemerintahan Indonesia 2024 di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).

Bersama Nasdem, Hanura, dan PDIP, Najmi menyebut PKB mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014. Ia menjelaskan bahwa PKB berusaha menjadi poros politik yang menangkap aspirasi publik, terutama dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan media.

Gus Najmi juga menekankan bahwa animo masyarakat terhadap sosok Jokowi saat itu sangat besar.

“Majalah TIME bahkan menggunakan tajuk 'A New Hope' kepada sosok Jokowi,” tambahnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa perjalanan pemerintahan Jokowi penuh dengan dinamika, baik kemajuan maupun tantangan. PKB, lanjut Gus Najmi, tak hanya mendukung pemerintahan, tetapi juga menjadi partai yang menjalankan fungsi check and balance.

Salah satu isu yang disorot oleh PKB adalah terkait perlindungan data privasi dan digitalisasi, mengingat mayoritas anak muda saat ini merupakan “digital native.”

Menjelang akhir pemerintahan Jokowi, Gus Najmi berharap pemerintah ke depan bisa mempertahankan apa yang sudah baik dan mengambil pelajaran dari apa yang kurang.

“Mudah-mudahan apa yang sudah baik tetap bertahan dan nilai-nilai baru itu tetap kita ambil,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari memberikan evaluasi 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Ia memberikan sebutan Jokowi sebagai 'Presiden Kebalikan Bicaranya'.

"Jokowi adalah PKB. Maksudnya Presiden Kebalikan Bicaranya," ujar Feri.

Ia menyebut Jokowi kerap kali menunjukan hal yang kebalikan dari perkataan awalnya. Mulai dari melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga menjadikan anak-anaknya politisi.

"Apa-apa kebalikan, mau berantas korupsi, tapi yang dirusak KPK-nya dulu. Mau bilang anaknya adalah bukan politisi, faktanya lebih politisi daripada politisi," ucap Feri.

Pada awal pemerintahannya, Jokowi menampilkan anak-anaknya enggan masuk pemerintahan dan lebih memilih berbisnis. Namun, akhirnya putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dijadikan wakil presiden, menantunya Bobby Nasution jadi wali kota, dan ketua mahkamah konstitusi dijadikan keluarganya.

"Dulu kita bangga betul melihat ada keluarga istana yang kerjanya jual pisang dan martabak. Karena ada masa lalu di sejarah kita, anak-anak presiden masuk ke ruang yang sangat elit dan mereka tak terbentuk di ruang-ruang yang mereka geluti," jelasnya.

"Nah begitu Pak Jokowi memperlihatkan anaknya tidak masuk ke ruang yang itu, dia masuk ke ruang yang tidak disangka-sangka," lanjutnya.

Belakangan, kata Feri, masyarakat akhirnya terbawa kondisi politik yang diciptakan penguasa demi kepentingan segelintir orang. Apalagi dengan adanya ambang batas parlemen alias parliamentary thershold yang membuat masyarakat tak punya pilihan dalam memilih pemimpinnya.

"Dan kita baru sadar dulu kita tidak memilih Prabowo karena kita tahu rekam jejaknya dan terpaksa memilih Jokowi. Ternyata Jokowi sendiri memilih Prabowo," pungkasnya.