Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ingin membangun serta menegakan norma hukum di masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Yusril setelah Presiden Prabowo menunjuknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Ya bertugas untuk melakukan pembangunan terhadap norma-norma hukum dan juga penegakan hukum di masyarakat kita," kata Yusril di Istana Negara, Jakarta pada Minggu (20/10/2024) malam.

Eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu berjanji akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terlebih, ia mengaku telah menangani berbagai pemasalahan hukum di luar pemerintahan.

"Insya Allah, saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya karena memang selama ini saya memang banyak menangani masalah-masalah hukum walaupun berada di luar pemerintah," ucap Yusril.

Saat ditanya soal penanganan penyelesaian kasus HAM berat, Yusril tak menjawab tegas. Ia  mengajak Indonesia agar belajar dari pengalaman masa lalu demi membangun penegakan hukum lebih baik lagi di masa depan.

"Lebih baik kita belajar dari pengalaman masa lalu, kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang, dan kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik terutama penegakkan hukum dan konstitusi demokrasi juga dan penegakan HAM," imbuh dia.

Adapun Yusril akan membawahi tiga kementerian di bawahnya, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dia akan berkoordinasi terhadap kepentingan hukum dan HAM dengan tiga kementerian tersebut.

Berikut tiga menteri akan berhubungan dengan tugas Yusril Ihza Mahendra:

1. Menteri Hukum: Supratman Andi

2. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai

3. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto