Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri HAM Natalius Pigai sebagai mitra kerja pada Senin (28/10/2024). Selain perkenalan, kata Willy, Komisi XIII DPR juga akan meminta penjelasan Pigai soal permintaan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk Kementerian HAM, dari yang sekarang hanya Rp 64 miliar.

"Menteri HAM kita akan undang hari Senin Pak. Nanti kita tanya sama Pak Natalius (soal tambahan anggaran Rp 20 triliun). Ya bisa jadi kita tanya. Nanti titipan teman-teman (wartawan) kita tanya," ujar Willy di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (24/10/2024).

Willy mengatakan Menteri HAM bisa saja mempunyai pertimbangan tersendiri di balik permintaan anggaran hingga Rp 20 triliun tersebut. Komisi XIII DPR, kata dia, akan mendengarkan penjelasan Menteri Natalius Pigai soal alasan mengapa kementeriannya harus mendapatkan Rp 20 triliun serta perinciannya untuk apa saja.

"Ya tentu Pak Natalius punya pertimbangan, punya referensi sendiri, kita tunggulah nanti apa yang, kami juga belum bisa merespon apa-apa, karena Rp 20 triliun itu konsiderannya apa saja, apa yang akan didalami, apa-apa saja yang mau beliau kerjakan," ungkap Willy.

Hanya saja, Willy mengingatkan bahwa perubahan anggaran sudah tidak memungkinkan dilakukan sekarang. Pasalnya, APBN Tahun 2025 sudah disahkan dan harus menunggu di APBN perubahan.

"Ya, kalau sementara tentu anggaran itu presiden sendiri ya, kita akan lihat nanti, terus baru secara mekanisme ke Banggar, toh belum ada juga APBNP ya, artinya kan kita sama-sama tahu ini bergerak dengan anggaran yang sudah kita ketok," tandas Willy.

Willy mengatakan Komisi XIII DPR akan mulai melakukan rapat dengan para mitranya pada Senin pekan depan. Selain memanggil Menteri HAM Natalius Pigai, kata Willy, Senin Minggu depan, pihaknya juga memanggil Menteri Hukum.

Lalu, hari Rabu, Komisi XIII akan memanggil Sekretariat Negara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan KSP. Pada hari Kamis, pihaknya akan memanggil Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD dan Sekretariat Jenderal MPR.

"Jadi pertama ini kita masih dalam posisi saling perkenalan, ngobrol untuk lihat agendanya apa saja. Itu yang sudah kita putuskan barusan rapat di Komisi XIII," pungkas Willy.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp 64 miliar. Menurut Pigai, anggaran tersebut tidak cukup merealisasikan visi-misi presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar terhadap HAM.

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu. Dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto," ujar Pigai di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).