Kun Wardana Punya Inovasi Teknologi Blockchain untuk Transparansi KJP di Jakarta
Cerdas MemilihNewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Kun Wardana Punya Inovasi Teknologi Blockchain untuk Transparansi KJP di Jakarta. Foto : Achmad Basofi

Jakarta, tvrijakartanews - Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 2, akan menerapkan teknologi blockchain.

Hal ini disampaikan olehnya, yang mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sejumlah masalah dalam distribusi KJP, termasuk ketidakcocokan jumlah yang diterima oleh warga Jakarta yang menerimanya.

"Tadi juga ada yang disampaikan mengenai KJP ada yang udah menerima dan ada juga yang tidak menerima, ada yang menerima tapi tidak sesuai jumlah yang seharusnya," kata Kun kepada wartawan di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (24/10/2024) siang.

Kun menjelaskan, blockchain ini merupakan sistem yang tidak bisa diedit, dimodifikasi, atau dihapus, hanya bisa ditambahkan dan dicatat secara desentralisasi.

Dengan sistem ini, pencatatan tidak hanya terpusat di satu tempat, melainkan tersebar di banyak tempat, sehingga setiap perubahan akan mudah terdeteksi.

"Kita nanti akan melakukan inovasi dan teknologi yang namanya blockchain, blockchain ini dia tidak bisa diedit datanya, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dihapus, cuma hanya bisa ditambah dan itu dicatat secara desentrilisasi," jelas Kun.

"Jadi yang namanya pencatatan itu bukan hanya di central tetapi dibanyak tempat," sambungnya.

Kun berharap, dengan langkah ini dapat meningkatkan partisipasi publik dan mencegah praktik pungutan liar.

Dirinya juga akan mensosialisasikan sistem ini kepada masyarakat dan lingkup aparatur pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta nantinya, dengan begitu harapan kepercayaan publik terhadap Pemprov dapat semakin kuat.

"Kita akan sosialisasikan hal ini ke masyarakat dan juga ke aparatur kami di pemprov DKI, dengan hal ini kita mengharapkan yang ada di dalam tata kelola pemerintahan, kemudian pungutan liar dan mungkin adanya orang dalam bisa dihindari, bisa dikurangi," kata Kun.

Melalui inovasi ini, Kun berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

"Sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah khususnya Pemprov DKI bisa lebih kuat lagi, bisa lebih akuntabel, dan lebih bertanggung jawab, seperti itu," tambahnya.