Jakarta, tvrijakartanews - Partai Golkar melalui anggota Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, mendorong pentingnya hilirisasi mineral sebagai upaya Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap. Menurut Bambang, hilirisasi yang terarah dapat menggerakkan ekonomi nasional dan memberikan nilai tambah lebih besar.

"Pada kabinet Prabowo, kesinambungan hilirisasi akan berlanjut dan kita berharap pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8 persen. Ini penting bagi Indonesia agar dapat keluar dari middle-income trap," kata Bambang dalam diskusi "Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia" yang digelar DPP Partai Golkar di Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).

Bambang menambahkan, dukungan Golkar di kabinet Prabowo melalui tokoh-tokoh ahli akan memperkuat upaya hilirisasi mineral untuk kemakmuran masyarakat. Hilirisasi nikel, menurutnya, menjadi langkah penting untuk mendorong transformasi ekonomi nasional.

"Hilirisasi adalah isu seksi yang akan meningkatkan penerimaan negara, menjawab tantangan ekonomi berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen agar kita bisa keluar dari middle-income trap," kata Bambang.

Ia juga memuji langkah Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar yang menggelar diskusi tersebut. Menurut dia, organisasi sayap partai berlambang pohon beringin itu telah jeli melihat peluang ini dengan melibatkan para pemangku kepentingan di dalam diskusi.

Bambang berharap kebijakan ini dapat berkelanjutan agar hilirisasi mineral menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih signifikan bagi Indonesia. Partai Golkar, kata dia, berkomitmen mengawal dan memberikan masukan terkait regulasi hilirisasi mineral di kabinet Prabowo-Gibran.

"Kami lihat ada regulasi yang perlu disesuaikan atau ditindaklanjuti lebih lanjut. Setelah penetapan Kepmen 69 terkait 22 mineral strategis, tentu perlu ada kelanjutan kebijakan," ujar Bambang.

Bambang berharap regulasi yang tepat dapat menjadi stimulus bagi hilirisasi mineral sehingga berdampak positif pada ekonomi nasional. Apalagi, menurut dia pengelolaan nikel harus diatur dengan baik agar cadangan mineral tidak cepat habis.

"Nikel adalah mineral strategis yang perlu dikelola bijak agar cadangan seprolit tidak habis dalam 10 tahun. Kita harus exercise dengan pemangku kepentingan, terutama pemerintah, untuk memastikan perizinan dan kebijakan mendukung industri ekstraktif," pungkas Bambang.