Jakarta, tvrijakartanews - Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2, Kun Wardana, menyoroti ketimpangan jumlah sekolah negeri di Jakarta yang menghambat efektivitas zonasi dalam PPDB. Dari 267 kelurahan, ia menyebut 168 kelurahan belum memiliki SMA dan 86 lainnya belum memiliki SMP.

“Konsep zonasi bisa berjalan baik bila jumlah sekolah di setiap kelurahan merata,” ujar Kun dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Untuk itu, ia berencana menambah jumlah SMP dan SMA di kelurahan yang belum memilikinya. Kun juga mengusulkan peningkatan kesejahteraan guru serta status mereka sebagai P3K untuk menjaga mutu pendidikan.

Dalam debat itu, calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor 3, Rano Karno menegaskan pentingnya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di Jakarta. Meskipun demikian, ia mengakui masih banyak kelurahan yang belum memiliki sekolah negeri.

Kondisi ini, kata dia, membuat zonasi tetap dibutuhkan sambil menunggu penyediaan infrastruktur sekolah yang merata.

“Baru kemarin saya berkunjung ke Pulau Untung Jawa, dan di sana tidak ada SMA,” ujar Rano.

Politikus PDIP itu menambahkan bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan beasiswa untuk siswa di sekolah negeri maupun swasta, tetapi ketimpangan akses sekolah masih menjadi kendala yang harus diselesaikan.