Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi untuk membahas upaya menekan biaya loigistik di sektor transportasi. Hal ini guna mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, yang menjadi program utama pemerintah.

“Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkan koordinasi dengan Menteri Perhubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," kata Erick dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Erick menambahkan sejauh ini Indonesia telah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen. Namun, biaya ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Selain Erick meyakini, bahwa dengan upaya konsolidasi dan peningkatan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN transportasi.

"Seperti Injourney Airports, Pelindo, KAI, dan Jasa Marga, biaya logistik nasional dapat terus ditekan secara bertahap," tuturnya.

Menurut Erick, pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi juga akan menjadi fokus utama kedua kementerian untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun internasional.

"Kedua menteri juga turut membahas persiapan menjelang liburan akhir tahun 2024," ungkapnya.

Dikatakan Erick, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan telah memiliki pengalaman dalam mengantisipasi lonjakan jumlah wisatawan selama libur Natal dan tahun baru.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menjelaskan bahwa Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.

"Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Dudy berharap koordinasi semacam ini dapat terus dilakukan untuk mewujudkan sinergi antar kementerian dalam mendukung program-program pemerintahan.