
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Foto Istimewa
Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengusulkan program Rp100 juta per desa demi peduli HAM. Pigai mengeklaim telah memonitor setidaknya sebanyak 83 ribu kelompok yang tersebar di seluruh desa-desa di Indonesia yang nantinya, kata dia, masing-masing akan diberikan Rp100 juta.
"Dari 83 ribu kelompok di basis perdesaan. Andai kata Rp100 juta per desa, maka butuh Rp8,03 triliun," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).
Merespons itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly berkata, meragu dengan program yang diusulkan Pigai, dengan Rp100 juta per desa demi peduli HAM. Menurut Yasonna, banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum, sehingga dana itu rawan akan dikorupsi.
"Pengalaman dana desa, masih banyak dengan dana-dana desa, masih banyak juga desa yang tertinggal, apa yang terjadi banyak juga kepada desa yang berurusan dengan hukum," kata Yasonna di ruangan rapat Komisi XIII DPR RI.
Ia berkata, bila ditelisik lebih jauh hanya sedikit kepala desa yang bersih. Yasonna lantas menyinggung banyak kepala desa yang dijadikan alat untuk tujuan tertentu dalam pemilu.
"Jangan dulu, lah, soal Rp100 juta per desa. Kita ada dulu program kabupaten peduli HAM. Itu saja ditingkatkan, Indikatornya diperjelas," ucap Yasonna.
Politikus PDIP itu menyarankan Pigai agar meningkatkan program yang sudah berjalan. Kabupaten yang memenuhi indikator diberikan penghargaan. Menurut dia, hal itu akan mendorong pemerintah daerah menggunakan anggarannya melalui kebijakan mendorong kabupaten/kota peduli HAM.
"Bagi yang betul-betul memenuhi indikator yang lebih ketat Itu diberikan reward oleh Kementerian Keuangan. Sama kalau kita, kalau satu kabupaten/kota melaksanakan program ini, dia dapat reward," kata Yasonna.
Mantan Menteri Hukum dan HAM itu memandang, daerah yang dengan angka kekerasan termasuk kekerasan terhadap anak diberikan penghargaan oleh pemerintah. "Sesuai indikator yang barangkali nanti Pak Menteri buat Indikatornya," tukas Yasonna.