Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan sepanjang satu dekade terakhir, perekonomian nasional telah mampu dipertahankan untuk terus tumbuh solid pada kisaran angka 5 persen dan juga diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali.

"Tercatat untuk bulan Oktober 2024 saat ini, inflasi berada pada angka 1,71 persen (yoy), dimana angka tersebut masih berada pada rentang yang terkendali yakni kisaran 2,5±1 persen, sekaligus mengakhiri tren deflasi bulanan yang belakangan terjadi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Airlangga menambahkan meski berbagai indikator perekonomian telah menunjukkan hasil yang mengesankan, namun berbagai gelombang tantangan global yang masih mewarnai kondisi perekonomian.

"Saat ini perlu untuk terus diantisipasi, seperti fragmentasi dalam perdagangan global hingga ketegangan pada konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah," ujarnya.

Menurut Airlangga, menghadapi tantangan yang kian kompleks tersebut, Pemerintah terus menyiapkan sejumlah upaya dalam merespons kondisi global yang dinamis.

"Jadi kami perkirakan akan terjadi volatilitas harga, dan IMF melaporkan bahwa kerugian output global akibat fragmentasi perdagangan berkisar antara 0,2 persen hingga 7 persen PDB,"

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan sebagai salah satu pemain global strategis yang tengah berkembang, Indonesia secara aktif memimpin dan berpartisipasi dalam inisiatif untuk memanfaatkan aset geopolitik dan geoekonomi guna mengejar peluang dan memitigasi risiko.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah terus berupaya mendorong keadilan ekonomi dan sosial dengan menyeimbangkan kerja sama dan memperkuat politik luar negeri yang tidak berpihak, bebas, dan aktif," ungkapnya.

Selanjutnya, Menko Airlangga menyebutkan bahwa diplomasi yang proaktif, koheren, dan berbasis hasil untuk memperdalam integrasi ekonomi terus dilakukan Indonesia, salah satunya melalui komitmen dalam mempercepat aksesi terhadap The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan mengimplementasikan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) secara penuh.

"Meski upaya implementasi tersebut merupakan sebuah tantangan, namun Indonesia sendiri telah meratifikasi pilar-pilar dalam IPEF," tambahnya.

Selain berbagai upaya kerja sama internasional tersebut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menargetkan penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perdagangan bebas lainnya.

Ke depan, Airlangga menjelaskan pemerintah secara aktif terus berupaya memperkuat kerja sama antar negara dan membuka pasar baru, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan semakin meningkatnya pasar tenaga kerja.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri kita telah menghadiri pertemuan BRICS dan Indonesia juga memberi sinyal bahwa kita juga sedang dalam proses BRICS. Dengan implementasi seluruh perjanjian yang sedang diproses Indonesia, ini menjadi sebuah komitmen bagi Indonesia bahwa kebijakan perekonomian akan bersifat terbuka dan non-blok dan kita bekerja sama dengan semua pihak demi kepentingan rakyat Indonesia dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya.