Jakarta, tvrijakartanews - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk menindak tegas para aparat penegak hukum yang bertindak tidak netral pada Pilkada Serentak 2024. Apalagi, kata dia, Presiden Prabowo sudah menyatakan tidak akan ikut campur atau cawe-cawe pada pilkada kali ini.

Hal itu disampaikan Feri usai diskusi di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Ya haruslah (Prabowo bersikap tegas). Kan tidak hanya pernyataan sikap, tetapi juga kemudian perbuatan,” kata Feri.

Feri pun mengungkapkan dua kemungkinan dari peryataan sikap Presiden Prabowo soal tidak ikut campur dalam pilkada. Dalam hal ini, dikaitkan dengan aparat penegak hukum atau kepolisian.

“Kalau dilihat hirarki tindakan pelanggaran pilkada, ada dua kemungkinan. Satu, ada bawahan presiden yang menentang presiden”.

“Kedua, presiden bisa saja bermain gimmick. Perintahnya A, tetapi yang di bawah tangan lain lagi. Mana yang benar?” ujar Feri.

Meski begitu, dia menaruh harapan bahwa seluruh aparat di seluruh lapisan tingkatan menjalankan perintah presiden untuk menjaga netralitas dan tak melakukan intervensi pada Pilkada.

“Mudah-mudahan presiden memerintahkan sesuai dengan apa yang dikatakan dan tidak ada aparat bawahannya yang bermain mata,” jelasnya

Feri juga menyinggung soal aturan di dalam undang-undang yang telah mengatur soal netralitas aparat dan ASN di dalam Pemilu. Termasuk, kata dia, sejumlah sanksi yang bakal diterima bagi para aparat dan ASN yang berani melakukan pelanggaran.

“Di dalam undang-undang kan mereka dilarang untuk berpihak. Tidak hanya bisa dipindahkan, diturunkan jabatan, bahkan bisa diberhentikan. Bahkan bisa dipidana. Sekarang patuhi undang-undang atau tidak? Itu saja. Atau kita mengabaikan proses kecurangan ini terjadi dan mengabaikan ketentuan undang-undang,” tegas Feri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan pihaknya tidak akan pernah mengintervensi Pilkada tahun 2024. Siapapun yang terpilih, kata dia, harus dihormati karena itu merupakan suara rakyat.

Selain itu, orang nomor satu di Republik Indonesia itu menyatakan mantan Presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Bahkan, ia mengungkapkan, Jokowi tak pernah menitipkan nama siapa pun untuk dicalonkan di pilkada.

“Saya jamin enggak ada itu. Pak Jokowi, saya bertemu berkali-kali, dia enggak pernah nitip ‘tolong ini…jadiin ini’, enggak ada. Saya jamin tidak ada,” kata Prabowo

Lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan ragu dengan netralitas dari Kapolri maupun jajaran di bawahnya, termasuk Kapolda. Sebab, dia mengendus residu Pilpres 2024 masih akan terbawa ke pilkada karena aparat penegak hukum bakal mengikuti arah angin politik Jokowi

“Saya masih meragukan itu ya. Saya kira bekas pemilu 2024 kemarin, Pilpres itu masih terasa sampai sekarang kan. Masih ada kesan bahwa aparat kepolisian cenderung mengikuti arah angin politik Jokowi yang memang dalam hal ini sudah bekerjasama dengan Prabowo,” kata Usman.

Dia pun menduga, justru sejumlah petinggi kepolisian di Mabes Polri maupun di tingkat Polda resah pada kecenderungan pimpinannya yakni Kapolri yang kurang netral.

Apalagi, adanya kedekatan pribadi atau masa karirnya di masa lalu dengan Jokowi yang sangat berpengaruh besar.

“Nggak mungkin (Kapolda tak netral dicopot), kecuali dia mengambil pilihan yang berbeda dengan apa yang diharapkan menguntungkan pemerintah, karena pemerintah sekarang dengan pemerintah yang lalu kan sebenarnya tidak berbeda,” jelasnya.

Hadir sebagai pembicara lain dalam acara itu diantaranya Tokoh Pro Demokrasi dan HAM, Todung Mulya Lubis dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny Talapessy.