Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Humas Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan)
Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memitigasi sejumlah risiko yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur pada sejumlah wilayah di Indonesia.
"Kami ingin mengawal dan memperbaiki kinerja pembangunan di berbagai sektor," kata Agus Harimukti Yudhoyono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (11/11/2024).
AHY menambahkan sejumlah risiko yang berpotensi menghambat pembangunan nasional itu di antaranya risiko konstruksi, sosial, hukum dan sejumlah tantangan lainnya di antaranya ketersediaan lahan, target waktu hingga terkait perencanaan yang kurang matang.
"Anggaran yang bisa membengkak kalau feasibility study (studi kelayakan/FS) tidak lengkap, belum lagi kalau ada kebocoran termasuk inefisiensi karena sejak awal kurang terintegrasi," tuturnya.
Selain itu, AHY menekankan agar proyek infrastrukkur vital yang dibutuhkan masyarakat dengan anggaran besar dapat rampung sesuai sasaran misalnya proyek bandara, dermaga hingga waduk yang penting untuk pertanian.
Untuk itu, sebagai menteri koordinator yang mengkoordinasi lima kementerian teknis akan lebih serius memberikan panduan dan mengawal untuk memastikan proyek pembangunan berjalan mulus.
Ada pun lima kementerian teknis yang berada di bawah kementeriannya yakni Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan.
Tak hanya pemerintah pusat, ia juga mengharapkan sinergi dari pemerintah daerah agar pembangunan tepat sasaran, memberi manfaat kepada masyarakat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
Menko AHY hadir pada forum bertajuk mengakselerasi pembangunan nasional dan forum implementasi manajemen risiko 2024 yang diadakan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang dihadiri Pelaksana Tugas Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, sejumlah perwakilan BUMN, kementerian/lembaga dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
