
Dharma Pongrekun: Kami Petugas Rakyat, Berjuang untuk Kepentingan Rakyat yang Telah Dirampok. Foto : Achmad Basofi
Jakarta, tvrijakartanews - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, menegaskan bahwa dirinya dan timnya bukanlah bagian dari kekuatan politik manapun.
Dharma mengatakan, sebagai petugas rakyat dan hadir untuk membela kepentingan masyarakat yang selama ini terabaikan. Ia menyoroti bahwa banyak kepentingan rakyat yang telah dirampok dengan kata-kata manis dan janji-janji palsu.
"Independent artinya tidak didukung oleh partai, kami petugas rakyat. Dan sungguh-sungguh bisa dibuktikan bahwa kami petugas rakyat," kata Dharma di hadapan warga di Grogol, Jakarta Barat, Selasa (19/11/2024).
Menurutnya, banyak rakyat yang belum kompak, yang ia curigai disebabkan oleh iming-iming uang dan janji-janji proyek yang belum tentu terealisasi. Sebenarnya, rakyat selama ini telah dirampok dengan kata-kata manis.
Lebih lanjut, Dharma mengajak seluruh rakyat Jakarta, baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui streaming, untuk lebih waspada terhadap potensi ancaman di masa depan.
Ia mengingatkan bahwa meskipun pandemi berikutnya mungkin muncul, masalah yang sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan semata.
"Karena kami maju untuk membela kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat yang selama ini sudah dirampok. Dirampok dengan kata-kata manis, dengan rayuan-rayuan manis. Makanya masih banyak sekarang rakyat yang belum kompak," kata Dharma.
"Saya tidak tahu kenapa rakyat belum bisa kompak. Apakah karena diiming-imingi uang? Apakah banyak yang akan mendapatkan proyek nantinya, janjinya? Tetapi itu sebenarnya tidak penting," lanjutnya.
"Saya hanya menghimbau kepada semua rakyat Jakarta. Baik yang ada di tempat ini, maupun nanti yang akan melihat lewat streaming. Ke depan ini ada potensi akan ada pandemi lagi. Dan pandemi ini sebenarnya bukan masalah urusan kesehatan murni," jelas Dharma.
Ia menjelaskan, pandemi tersebut mungkin tidak hanya masalah kesehatan. Ini bisa menjadi kedok untuk memberlakukan aturan yang menghambat pergerakan masyarakat dan menghancurkan perekonomian.
"Urusan kesehatan hanya jadi kedok untuk membuat suatu aturan yang membuat masyarakat tidak bisa berusaha. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan akhirnya ekonomi hancur," jelas Dharma.