LAN RI: Pemerintah Tegaskan Reformasi Birokrasi untuk Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 7-8%
NewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

LAN RI: Pemerintah Tegaskan Reformasi Birokrasi untuk Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 7-8%. Foto : Achmad Basofi

Jakarta, tvrijakartanews - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menyampaikan pentingnya peran reformasi birokrasi dalam mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 7-8%.

Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi harus mampu mengatasi berbagai tantangan, termasuk mengurangi kebocoran anggaran dan inefisiensi program.

"Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 7-8% sehingga ini Reformasi Birokrasi harus mampu mengawal target tadi. Pertama, mengurangi atau menghilangkan berbagai kebocoran-kebocoran dan inefisiensi," kata Taufiq kepada wartawan di Gedung LAN RI, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Dalam pernyataannya, Presiden RI menyoroti bahwa kebocoran APBN masih mencapai 30%. Selain itu, kebocoran dari sektor pertambangan ilegal mencapai nilai sekitar Rp 7 miliar per tahun, sementara kebocoran dari devisa ekspor mencapai Rp 15 miliar per tahun.

Angka-angka ini menunjukkan perlunya langkah konkret dan segera untuk mencari solusi.

"Disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kebocoran APBN masih 30%. Kemudian ada kebocoran yang lain yang berasal dari illegal mining, ini disebutkan dalam pidato Bapak Presiden sekitar 7 miliar per tahun," jelas Taufiq.

"Kemudian juga dari divisa ekspor 15 miliar per tahun. Ini sebuah kebocoran-kebocoran yang harus segera dicarikan solusinya," sambungnya.

Taufiq juga mengungkap data yang menunjukkan tingkat inefisiensi dalam beberapa program pemerintah.

Menurut laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inefisiensi pada program pengentasan kemiskinan mencapai 52,40%, program penurunan stunting mencapai 56%, dan pemberdayaan UMKM mencapai 60%.

Ini adalah contoh inefisiensi besar yang disoroti oleh Presiden. Dengan perbaikan, program-program ini seharusnya bisa memberikan manfaat yang lebih besar dan mencapai sasaran dengan lebih tepat.

Taufiq menambahkan, pemerintah menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya tentang memperbaiki tata kelola, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

"Inefisiensi ini dari data yang ada inefisiensi di dalam program terutama menurut percatatan BPKP, pengentasan kemiskinan ini inefisiensinya mencapai 52,40%," jelas Taufiq.

"Kemudian program stunting 56% dan pemberdayaan UMKM 60%. Ini contoh-contoh inefisiensi yang besar yang ini digarisbawahi oleh Bapak Presiden seharusnya ini mampu sampai pada tombol sasaran lebih baik, lebih bermanfaat kalau inefisiensi tadi dilakukan," terangnya.