
Indonesia Masih Tertinggal dalam Efisiensi Pembangunan, LAN RI: Tantangan Reformasi Birokrasi. Foto : Achmad Basofi
Jakarta, tvrijakartanews - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq mengungkapkan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi pembangunan dan pengelolaan anggaran.
Menurutnya, Indonesia mencatatkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 6,2, angka paling tinggi di kawasan ASEAN, menunjukkan tingkat inefisiensi yang lebih besar dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang hanya berada di angka 5,2.
Ini menunjukkan bahwa tingkat kebocoran anggaran, termasuk dalam pengelolaan APBN dan aktivitas seperti illegal mining (pertambangan ilegal), masih menjadi isu serius yang harus segera diselesaikan.
"Kita ini (Indonesia) ada di antara negara-negara ASEAN masih tingkat kebocoran tadi (kebocoran APBN, kebocoran illegal mining), rasio antara investasi dengan pembangunannya yang dihitung dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio)," kata Taufiq kepada wartawan di Gedung LAN RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/11/2024).
"Kita Indonesia itu 6,2. Ini paling tinggi artinya tingkat inefisiensinya dibanding Malaysia yang hanya 5,2," sambungnya.
Lebih lanjut, pernyataan ini sejalan dengan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat di Sentul lalu.
"Ini catatan-catatan yang disampaikan oleh BPKP dan Bapak Presiden dalam arahan di Sentul kemarin, dan ini yang menjadi PR (tugas) dari reformasi birokrasi," lanjutnya.
Maka dari itu, Taufiq menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi tugas yang sangat penting. Reformasi birokrasi harus mampu menciptakan nilai tambah dalam investasi, mendorong hilirisasi, serta memaksimalkan potensi ekonomi baru seperti ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya peningkatan efisiensi dalam sistem birokrasi. Aparatur negara diharapkan dapat bekerja dengan lebih baik, mengedepankan integritas, dan menciptakan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan masyarakat.
Dengan langkah-langkah inovatif, integritas yang kuat, dan efisiensi yang ditingkatkan, seluruh pihak bisa memanfaatkan sumber-sumber baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Langkah reformasi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak perubahan, memastikan Indonesia tidak hanya mampu bersaing di tingkat ASEAN, tetapi juga menjadi pemain utama di kancah global.
"Di sisi lain reformasi birokrasi harus mampu menciptakan nilai tambah dalam investasi. Jadi mendorong adanya hilirisasi, mendorong kemudian potensi-potensi ekonomi baru yang berasal dari ekonomi hijau, ekonomi kreatif, ekonomi digital dan tentunya juga upaya-upaya kreatif atau kewirausahaan dari masyarakat," jelas Taufiq.
"Ini birokrasi intinya harus mampu di satu sisi, bekerja secara lebih efisien, bekerja dengan integritas dan inovatif dalam langkah mendorong sumber-sumber baru dalam pertumbuhan ekonomi ke depan," tambahnya.