Dari Isu Kekerasan Perempuan Hingga TPPO, Jadi Pembahasan Munas V Perempuan Bangsa
Cerdas MemilihNewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Talk Show "Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Foto M Julnis Firmansyah

Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Veronica Tan, membeberkan pengalamannya menangani beragam kasus yang menjadi problematika utama di kementeriannya. Ia menyebut baru menjabat sebulan, namun sudah banyak masalah yang perlu diselesaikannya.

"Baru dua minggu di kementerian ini, saya sudah stres, karena banyaknya laporan kasus, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, hingga perdagangan orang (TPPO). Kami sedang 'belanja masalah' untuk mencari akar permasalahannya," kata Veronica dalam talk show bertajuk "Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya Menuju Indonesia Emas 2045" di sela-sela Munas V Perempuan Bangsa, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024).

Dalam diskusi itu, berbagai tokoh perempuan membahas tantangan dan solusi untuk memberdayakan perempuan di Indonesia. Talk show ini menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi perempuan sebagai langkah awal mencapai kesetaraan gender.

Lebih lanjut, Veronica menyimpulkan dari hasil analisanya bahwa ketergantungan ekonomi perempuan menjadi akar utama permasalahan.

"Perempuan tidak mandiri secara ekonomi, mereka bergantung pada suami atau pihak lain. Kalau ekonomi perempuan diberdayakan, mereka pasti berani speak up dan mengurus anak dengan lebih baik," kata dia.

Sementara itu, seniman muda yang juga jadi pembicara, Chiki Fawzi, menekankan pentingnya aksi nyata untuk mendukung pemberdayaan perempuan.

"Dengan menyuarakan sesuatu dan membarenginya dengan aksi nyata, dampaknya akan lebih besar. Perempuan harus berdaya dulu, harus punya keterampilan," ujarnya.

Aktivis perempuan yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, juga menyoroti keterbatasan Kemen PPA dalam memberdayakan perempuan. Hal ini membuat banyak laporan yang tidak dilanjutkan lebih lanjut.

"Kemen PPA tidak punya wewenang memberdayakan langsung. Kalau butuh dukungan UMKM, itu wewenang kementerian UMKM. Kalau ketenagakerjaan, itu ada Kemnaker," jelasnya.

Saraswati juga mengingatkan pentingnya pendidikan bagi perempuan. "Jangan bilang, 'buat apa kuliah S2 atau S3?' Kita harus memberdayakan anak-anak perempuan kita agar mereka bisa mendukung sesama perempuan."

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyatakan perlunya menggarisbawahi tantangan budaya dan tafsir agama dalam menciptakan kesetaraan gender.

"Di masyarakat, budaya sering kali mendahulukan laki-laki, sementara perempuan diabaikan. Angka kematian ibu masih 184 per 100.000 kelahiran. Kita perlu menggandeng pemuka agama agar suara kesetaraan lebih didengar," ujarnya.

Talk show ini memberikan pandangan bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Dengan dukungan ekonomi, kolaborasi lintas kementerian, dan perubahan pola pikir budaya, perempuan Indonesia diyakini dapat lebih berdaya dan memberikan kontribusi besar bagi bangsa.