Jakarta, tvrijakartanews - Sebanyak tujuh Menteri Koordinator (Menko) kabinet Prabowo-Gibran kompak menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran Kemenko untuk Tahun Anggaran 2025.

Raker tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Banggar Said Abdullah dan dihadiri para anggota Banggar dari berbagai fraksi. Sementara Menko Prabowo hadir semua, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Lalu, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan; dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.

Dalam pembukaan, Said Abdullah mengatakan pihaknya menyadari tugas berat para menko dalam membantu presiden untuk mensinkronisasikan, mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan serta pengawasan kebijakan di bidangnya masing-masing. Apalagi, kata Said, para menko perlu segera bekerja untuk mencapai target pembangunan jangka pendek 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran khususnya pemberian makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah dan desa.

"Kami mendukung sepenuhnya rencana anggaran yang akan disampaikan oleh para Menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga agra bisa segera berjalan dengan baik, lancar dan efektif," kata Said.

Said lalu memaparkan anggaran masing-masing Kemenko, yakni Kemenko Bidang Politik dan Keamanan sebesar Rp 268,28 miliar; Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp 9,03 miliar; Kemenko Perekonomian sebesar Rp 459,97 miliar; Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp 345,50 miliar; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 230 miliar; Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp 139,73 milliar dan Kemenko Pangan sebesar Rp 44,09 miliar.