Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Perdagangan (Kemendag mendorong upaya bersama dalam mendukung perdagangan yang seimbang dengan melakukan adaptasi dan mitigasi iklim. Saat ini, setiap negara diharapkan dapat memberikan prioritas pada perdagangan hijau, ramah lingkungan, serta berkelanjutan.

"Kementerian Perdagangan mendorong upaya bersama dalam mendukung perdagangan yang seimbang dengan melakukan adaptasi dan mitigasi iklim. Kebijakan iklim memiliki irisan atau keterkaitan yang erat dengan perdagangan. Saat ini, setiap negara diharapkan dapat memberikan prioritas pada perdagangan yang hijau, ramah lingkungan, serta berkelanjutan," kata Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Roro mengatakan transisi energi merupakan upaya pemerintah menuju ekonomi hijau dalam mencegah ancaman perubahan iklim dan krisis energi. Sesuai dengan Persetujuan Paris (The Paris Agreement) pada 2016, setiap negara termasuk Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

"Hal ini dilakukan sebagai bentuk respon global terhadap ancaman perubahan iklim," ujarnya.

Menurut Roro, Indonesia memiliki beberapa strategi utama menuju Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Strategi tersebut meliputi elektrifikasi dan efisiensi energi melalui peningkatan penggunaan kendaraan listrik, perluasan penggunaan energi terbarukan, serta pemanfaatan dan penyimpanan karbon.

"Kita melihat keterkaitan erat antara kebijakan iklim dengan perdagangan. Saat ini, setiap negara diharapkan dapat melakukan mitigasi dan adaptasi serta memberikan prioritas pada perdagangan yang hijau, ramah lingkungan, serta berkelanjutan," tuturnya.

Selain itu, Roro menjelaskan ketahanan energi yang mencakup energi fosil dan energi bersih merupakan prioritas utama pemerintah dengan menekankan pentingnya energi baru dan terbarukan.

"Kami menekankan pentingnya peningkatan keamanan pasokan energi dan kemitraan internasional untuk memastikan keberlanjutan global (global sustainability). Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Oktober lalu," tambahnya.

Pada kesempatan ini, Wamendag Roro juga menyampaikan, Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan salah satu contoh terobosan antara Indonesia dengan Kanada untuk berkolaborasi di bidang mineral kritis. Melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang mineral kritis yang telah ditandatangani oleh kedua negara, Indonesia dan Kanada akan bekerja sama dalam beberapa hal.

“Indonesia dan Kanada akan bekerja sama dalam mengelola sumber daya secara keberlanjutan, menerapkan teknologi bersih, dan mengoptimalkan perdagangan dan investasi yang ramah lingkungan. Tidak hanya itu, Indonesia-Kanada juga akan memenuhi standar Environmental, Social, and Governance (ESG), termasuk protokol penutupan tambang dan pengurangan emisi gas rumah kaca,” kata Wamendag Roro.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95 persen pada triwulan-III 2024. Pertumbuhan ini disokong oleh realisasi investasi yang mencapai Rp431,48 triliun pada triwulan-III 2024. Angka tersebut naik 15,24 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, inflasi Indonesia relatif terkendali sebesar 1,55 persen pada November 2024 (year-on-year/YoY). Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia terus mencatatkan surplus selama 54 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada Januari--Oktober 2024, surplus perdagangan tercatat USD 24,43 miliar.

Surplus tersebut dihasilkan dari surplus nonmigas sebesar USD 41,82 miliar dan defisit migas sebesar USD 17,39 miliar. Roro mengutarakan, defisit migas mencerminkan tantangan ketahanan energi Indonesia.

Namun, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto telah mencanangkan Asta Cita. Pada butir Asta Cita kedua, ketahanan energi merupakan salah satu prioritas pemerintah di samping ketahanan pangan dan ketahanan air.

“Terkait ketahanan energi, pemerintah memiliki kebijakan neraca komoditas. Kebijakan tersebut merupakan integrasi data untuk memastikan kebutuhan dan produksi komoditas strategis secara nasional, termasuk minyak dan gas bumi. Dengan adanya kebijakan ini, transparansi dan akurasi data diharapkan dapat meningkat,” imbuhnya.