Jakarta, tvrijakartanews - Nilai tukar rupiah ditutup menguat 75 poin atau 0,47 persen pada penutupan perdagangan. Penguatan mata uang garuda disebabkan Investor regional juga merasa sedikit lega dari pidato Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell di sebuah acara New York Times.

Dikutip data Bloomberg, rupiah menguat 75 poin atau 0,47 persen menjadi Rp15.862 per dolar AS. Sedangkan data Yahoo Finance rupiah menguat 69 poin atau 0,43 persen menjadi Rp15.855 per dolar AS.

"Powell mengisyaratkan kekuatan ekonomi AS dan tidak meremehkan ekspektasi untuk penurunan suku bunga pada bulan Desember, meskipun ia mengisyaratkan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap pelonggaran di masa mendatang," kata Analis Pasar Uang Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ibrahim mengatakan Presiden Yoon mengumumkan darurat militer pada hari Selasa dalam upaya untuk melawan "kekuatan anti-negara" di antara lawan-lawan politiknya, tetapi mencabut tindakan tersebut dalam beberapa jam setelah ia menghadapi reaksi keras.

"Termasuk penolakan parlemen dan protes publik. Hal ini menyebabkan tuntutan agar Yoon dimakzulkan oleh para legislator negara tersebut," ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Keuangan Korea Selatan pada hari Kamis mengumumkan dana stabilisasi pasar sebesar 40 triliun won ($28,35 miliar) setelah deklarasi Yoon mengganggu pasar.

"Bank of Korea dapat membeli obligasi dan memperluas operasi repo, dengan otoritas siap bertindak berdasarkan rencana darurat jika diperlukan," tuturnya.

DI Asia, aktivitas jasa negara kembali tumbuh pada bulan November karena permintaan yang membaik. Data menunjukkan bahwa neraca perdagangan negara itu pulih pada bulan Oktober karena permintaan komoditas yang membaik, terutama di negara pengimpor utama Tiongkok.

Investor tetap waspada karena Asia menghadapi risiko geopolitik yang meningkat, termasuk momok tarif perdagangan AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang akan datang. Fokus minggu ini adalah pada data paryroll nonpertanian utama di AS untuk kejelasan lebih lanjut tentang prospek suku bunga Fed

Dari dalam negeri, Ibrahim menjelaskan Ekonom menilai urgensi kenaikan tarif PPN 12 persen pada 2025 hanya dilakukan karena termaktub dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diteken pada 2021.

"Adapun, keinginan pemerintah menambah penerimaan negara lewat kenaikan PPN dikhawatirkan memukul daya beli masyarakat saat ini," tambahnya.

Semangat menaikkan PPN dalam Undang-Undang (UU) No.7/2021 yang diteken pada tiga tahun silam sudah berbeda dengan kondisi sekarang. Kala itu, defisit fiskal diperbolehkan di atas 3 persen dan berdampak pada pembiayaan yang cukup besar. Melalui semangat untuk menambah penerimaan negara, PPN naik menjadi 11 persen.

Menurutnya, melihat realisasi defisit APBN 2024 yang mencapai 1,37 persen dari PDB atau setara Rp309,2 triliun per Oktober 2024. Ekonom meyakini defisit akan lebih rendah dari target sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.

"Artinya, akan ada potensi tambahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat menutup defisit APBN tahun depan tanpa menggunakan utang," paparnya.

Ekonom menganggap belum ada urgensi penerapan PPN 12 persen pada tahun depan, kecuali amanah UU HPP. Sementara peraturan tersebut, nyatanya bisa diintervensi melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu. Sebagaimana UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang tidak membolehkan defisit melebihi 3 persen.

Sebagaimana UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang tidak membolehkan defisit melebihi 3 persen. Namun pada pandemi Covid-19, pemerintah menerbitkan Perppu yang kemudian menjadi UU No.2/2020 dengan memperkenankan defisit melebihi ketentuan awal.

Ibrahim memperkirakan untuk berdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp15.850 - Rp15.910.