Jakarta, tvrijakartanews - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulia Lubis menyebut ada keterlibatan aparat dalam pencopotan 70 baliho Mahfud di kawasan Banten pada Jumat kemarin. Baliho tersebut sebelumnya dipasang untuk menyambut kedatangan Mahfud yang bakal berkunjung ke Universitas Faletehan, Banten pada Rabu lalu.

Menurut Todung, pencopotan baliho dilakukan saat malam hari dan sangat cepat. Menurut dia, pencopotan yang dilakukan secara sistematis itu hanya bisa dilakukan oleh aparat

"Jauh sebelum itu kita juga melihat netralitas ASN, kita melihat aparat-aparat terlibat dalam mendukung salah satu paslon. Kita juga melihat politisasi bansos dan kita juga melihat pelarangan paslon kami. Misalnya untuk hadir pada satu acara," kata Todung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Desember 2023.

Lebih lanjut, Todung menyebut selain pencopotan baliho tersebut, juga terjadi pemasangan spanduk dan baliho Ganjar-Mahfud di lokasi yang tidak seharusnya. Misalnya di depan kantor kepolisian hingga perumahan.

Todung mengatakan spanduk dan baliho itu bukan diterbitkan oleh TPN. Pemasangan itu, kata dia, juga dilakukan dengan sangat cepat dan membuat seolah-olah paslon nomor urut 03 melanggar peraturan pemilu.

"Jadi siapa yang mengeluarkan itu? Nah, begitu cepat kalau kita melihat siklus waktunya. Nah, kalau itu begitu cepat itu hanya bisa dilakukan dengan satu perencanaan. Itu bukan spontanitas gitu," kata Todung.

Secara terpisah, Direktur Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy mengatakan, baliho tersebut hilang pada dini hari sebelum kedatangan Mahfud.

“Iya kami mendapat informasi kemarin ada spanduk, 70 baliho untuk menyambut kedatangan Prof Mahfud di Banten dipasang pada siang hari, tetapi pada pukul 03.00 WIB pagi sudah hilang. Jadi 70 spanduk untuk menyambut Pak Mahfud, di mana spanduk itu juga berisi foto Pak Ganjar hilang,” kata Ronny.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai aksi pencopotan baliho Mahfud MD di sekitar Universitas Faletehan adalah tindakan keberpihakan kepada pasangan calon (Paslon) tertentu. Guru besar ilmu politik ini khawatir aksi-aksi semacam ini bakal diikuti aksi aparat kepolisian maupun tentara, memobilisasi massa untuk menghadiri acara kampanye.

Bahkan, kata dia, aksi ini bisa mengarahkan pemilih untuk memilih atau tidak memilih paslon tertentu.

“Ini sudah mirip dengan praktik pemilu, pada era Orde Baru,” kata Ikrar. (M Julnis Firmansyah)