Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan konsep otonomi daerah. Hal ini disampaikan Bima usai rapat dengan legislatif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

"Ya tadi ada beberapa hal yang menjadi agenda pembahasan. Yang pertama evaluasi Pilkada secara keseluruhan, kami menerima masukan dan catatan terkait perbaikan sistem ke depan," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, juga dibahas arah otonomi daerah ke depan. Pemerintah sedang mengkaji apakah otonomi tetap berada di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten, serta sistem pemilihannya.

Selain itu, usulan terkait daerah otonomi baru (DOB) menjadi perhatian, mengingat saat ini ada 337 usulan yang masuk. Namun, menurut Bima, moratorium DOB memerlukan pertimbangan matang, terutama menyangkut kondisi fiskal negara.

"Hal ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita, kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaan seperti apa. Jadi harus melibatkan banyak pihak lah kira-kira begitu," imbuhnya.

Pemerintah juga mencermati rendahnya partisipasi dalam Pilkada di beberapa daerah, yang dianggap berpotensi memengaruhi legitimasi hasil pemilu.

"Apapun itu, tingkat partisipasi politik yang tinggi ya jelas lebih baik bagi legitimasi demokrasi," kata Bima.