Jakarta, tvrijakartanews - Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyampaikan bahwa pengawasan akan berfokus pada isu-isu krusial yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Dalam refleksi perjalanan selama setahun terakhir, Robert menyoroti beberapa bidang utama yang menjadi perhatian Ombudsman melalui Unit Kerja Kasus Utama 6 (KU 6).

Ia menjelaskan, unit kerja ini membawahi isu-isu strategis, seperti kepegawaian ASN, ketenagakerjaan, kesehatan, perlindungan sosial, termasuk BPJS dan bantuan sosial (bansos). Fokusnya adalah membangun harapan terhadap pengawasan di empat bidang tersebut.

"Kalau kali ini sebenarnya lebih untuk merangkum perjalanan kurang lebih setahun 2024," kata Robert dalam pemaparannya di acara Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025 Ombudsman RI, Jumat (20/12/2024).

"Kami di unit kerja terkait dengan bidang kepegawaian, bidang ketera kerjaan, bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, tentang apa yang diperkirakan menjadi isu-isu krusial di tahun depan,"

"Inilah unit kerja KU 6, KU itu kasus utama yang memang membawahi isu bidang ASN atau kepegawaian kemudian keteragakerjaan, kemudian kesehatan, lalu perlindungan sosial BPJS dan sebagainya, dan bansos, lalu di KU 6 sendiri, ini kita coba membangun bukan visi ya, tapi harapan kita tentang pengawasan di 4 bidang ini," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa selama 10 tahun terakhir, pemerintahan Presiden Jokowi banyak menitikberatkan pembangunan infrastruktur.

Namun, dengan berakhirnya periode tersebut, pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto cenderung mengalihkan perhatian pada pembangunan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan visi besar yang tercantum dalam Asta Cita Prabowo.

"Nah, semua ini berorientasi pada membangun modal manusia. Kalau kita melihat 10 tahun terakhir perjalanan pemerintahan Jokowi, kan banyaknya itu di infrastruktur. Nah, kami membaca Asta Cita-nya Prabowo, itu lebih banyak fokus, yaitu adalah pembangunan manusia," jelas Robert.

Robert mengatakan, pemerintahan baru tampaknya akan memberikan stresing pada pembangunan kemampuan manusianya, atau human capital.

Isu-isu yang diangkat oleh KU 6 juga sangat relevan dan berkontribusi terhadap prioritas pemerintah dalam membangun modal manusia untuk lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Ombudsman RI berharap pengawasan yang dilakukan dapat mendukung transformasi prioritas nasional, dari infrastruktur fisik menuju pengembangan sumber daya manusia.

Fokus ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menciptakan sistem kepegawaian, ketenagakerjaan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih baik.

"Dan setelah selesai yang fisik, tampaknya 5 tahun ke depan, stresingnya itu pada membangun kemampuan manusianya, human capitalnya," kata Robert.

"Sehingga isu-isu yang disampaikan oleh KU 6, ini sesungguhnya isu yang sangat berkontribusi dengan prioritas pemerintahan baru sekarang," tambahnya.